tirto.id - Pakar Ekonomi dari Universitas Indonesia Faisal Basri mempertanyakan sikap Kementerian Pertanian (Kementan) yang awalnya menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan, tetapi kemudian justru berbalik mendukung RUU inisiatif DPR itu.
"Apa apa? Apakah pertanian Indonesia mengandalkan tembakau? Padahal ada komoditas pertanian lain yang lebih perlu diatur," kata Faisal di Jakarta, Senin (6/3/2017).
Lebih lanjut Faisal mengatakan, saat ini produksi tanaman tembakau di Indonesia secara alamiah sudah menurun karena lahannya yang berkurang. Bahkan, 64 persen kebutuhan tembakau industri rokok nasional saat ini harus impor.
"RUU Pertembakauan bukan akan menguntungkan pertanian tembakau Indonesia, melainkan malah akan menguntungkan para pemain tembakau impor," tuturnya.
Untuk itu, Faisal menyarankan, sebaiknya Kementerian Pertanian mengusulkan RUU yang berkaitan dengan peningkatan produksi pertanian dan benih tanaman utama daripada harus mendukung RUU Pertembakauan.
Ia menyampaikan, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), telah disepakati bahwa industri tembakau adalah "sunset industry" karena produksinya menurun dan tidak akan ada kebijakan untuk melindunginya.
"Saat itu, industri tembakau sendiri menyetujui sehingga akan dipersiapkan transisi untuk pekerja industri tembakau bekerja di bidang lain dan petani tembakau beralih menanam tanaman lain," katanya.
Sementara terkait dengan perubahan sikap Kementerian Pertanian terhadap RUU Pertembakauan, mantan anggota DPR dari Fraksi Gerindra Soemaryati Arjoso menduga perubahan tersebut terjadi setelah adanya pertemuan dengan perwakilan industri rokok dan komunitas pendukung RUU Pertembakauan.
"Saya mendapat informasi ada pertemuan dengan industri rokok di Bogor pada Sabtu (25/2). Setelah pertemuan itu, daftar isian masalah dari Kementerian Pertanian sangat proindustri," kata Soemaryati Arjoso.
Penulis: Alexander Haryanto
Editor: Alexander Haryanto
