Indeks Tarif Ojek Online

Kemenhub meminta aplikator ojek online tidak menerapkan diskon tarif yang besar-besaran dan mengarah kepada predatory pricing.

Kementerian Perhubungan menargetkan aturan baru soal tarif ojek online diberlakukan pada pekan depan usai menguji cobanya pada lima kota.

Kemenhub membatalkan rencana untuk melarang diskon tarif ojek online untuk menghindari persaingan usaha tidak sehat.

Ketua Pengurus Harian YLKI menyebut wacana Kemenhub yang akan melarang diskon tarif ojek online (ojol) diharapkan dapat menciptakan persaingan sehat.

Sebagian konsumen khawatir larangan diskon akan membuat tarif ojek online melambung.

Stafsus Kemehub, Wihana Kirana menilai, persaingan usaha terkait pemberian diskon antarperusahaan aplikasi ojek online ranah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Go-Jek berharap, keputusan Kemenhub mempertimbangkan sisi pendapatan mitra, konsumen, dan keberlangsungan industri.

Menhub Budi Karyadi menegaskan, tarif ojek online yang disampaikan pihaknya merupakan usulan dari pengemudi ojol.

Ketua Garda Igun Wicaksono menjelaskan, Kemenhub akan melakukan pengaturan diskon tarif ojol untuk mencegah perang harga yang dapat mematikan kompetitor atau predatory pricing.

YLKI menyatakan intervensi Kemenhub terkait penentuan diskon tarif ojek online seharusnya tak diperlukan dan dinilai turut campur terlalu dalam.

Budi Karya berdalih penerapan diskon tarif ojol mengarah pada persaingan tidak sehat. Namun, YLKI menilai penghapusan justru kontraproduktif dan rugikan konsumen.

KPPU menyebutkan diskon tarif ojek online oleh aplikator memiliki indikasi predatory pricing.

Budi menjelaskan bahwa kehadiran peraturan itu nantinya dapat memberi kejelasan mengenai keberadaan diskon yang bisa diberikan oleh aplikator ojek online.

Perang promo dinilai bisa menganggu upaya Kemenhub mendapatkan gambaran situasi yang tepat dalam proses evaluasi penerapan aturan tarif ojek online. 

Syarkawi Rauf menyatakan pemberian promo tarif ojek online yang tidak dibatasi bisa memicu perang harga yang membuat iklim usaha tidak sehat.

President of Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata mengklaim dari pantauan Grab menunjukkan hasil positif usai penerapan Permenhub No. 12/2019.

Kemenhub menggelar survei di lima kota dengan menyebar ribuan kuesioner untuk menampung aspirasi konsumen dan driver soal tarif ojek online.

Kemenhub akan menyebarkan 4.000 kuesioner di kota-kota yang tengah menjalani uji coba untuk melihat respons atas penerapan kebijakan kenaikan tarif ojek online.

Darmaningtyas mengingatkan batas atas dan bawah tarif ojek online diberlakukan Kemenhub untuk melindungi driver dan penumpang. 

Menurut Fithra, pengeluaran untuk transportasi memberikan kontribusi sekitar 20 persen dari total inflasi.