Indeks Tarif Ojek Online

Per 2 September 2019 pukul 00.00 WIB, tarif ojol akan berlaku di seluruh kota operasional Grab dan Go-Jek.

Grab Indonesia mengklaim kenaikan tarif menambah pendapatan pengemudi hingga 30%.

Tarif ojek online akan mengalami kenaikan di 88 kota wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali pada 9 Agustus besok.

Kemenhub akan melaporkan aplikasi ojek online yang menerapkan diskon berlebihan ke penggunanya.

Revisi PP No. 15 Tahun 2016 perlu dilakukan untuk mengurangi beban biaya perpanjangan izin taksi online per 5 tahun sekali.

Menurut Budi, salah satu kendala yang dialami pemerintah adalah sulitnya melakukan pengawasan terhadap penerapan aturan.

Kemenhub meminta aplikator ojek online tidak menerapkan diskon tarif yang besar-besaran dan mengarah kepada predatory pricing.

Kementerian Perhubungan menargetkan aturan baru soal tarif ojek online diberlakukan pada pekan depan usai menguji cobanya pada lima kota.

Kemenhub membatalkan rencana untuk melarang diskon tarif ojek online untuk menghindari persaingan usaha tidak sehat.

Ketua Pengurus Harian YLKI menyebut wacana Kemenhub yang akan melarang diskon tarif ojek online (ojol) diharapkan dapat menciptakan persaingan sehat.

Sebagian konsumen khawatir larangan diskon akan membuat tarif ojek online melambung.

Stafsus Kemehub, Wihana Kirana menilai, persaingan usaha terkait pemberian diskon antarperusahaan aplikasi ojek online ranah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Go-Jek berharap, keputusan Kemenhub mempertimbangkan sisi pendapatan mitra, konsumen, dan keberlangsungan industri.

Menhub Budi Karyadi menegaskan, tarif ojek online yang disampaikan pihaknya merupakan usulan dari pengemudi ojol.

Ketua Garda Igun Wicaksono menjelaskan, Kemenhub akan melakukan pengaturan diskon tarif ojol untuk mencegah perang harga yang dapat mematikan kompetitor atau predatory pricing.

YLKI menyatakan intervensi Kemenhub terkait penentuan diskon tarif ojek online seharusnya tak diperlukan dan dinilai turut campur terlalu dalam.

Budi Karya berdalih penerapan diskon tarif ojol mengarah pada persaingan tidak sehat. Namun, YLKI menilai penghapusan justru kontraproduktif dan rugikan konsumen.

KPPU menyebutkan diskon tarif ojek online oleh aplikator memiliki indikasi predatory pricing.

Budi menjelaskan bahwa kehadiran peraturan itu nantinya dapat memberi kejelasan mengenai keberadaan diskon yang bisa diberikan oleh aplikator ojek online.

Perang promo dinilai bisa menganggu upaya Kemenhub mendapatkan gambaran situasi yang tepat dalam proses evaluasi penerapan aturan tarif ojek online.