Indeks Tanah

Menurut Nizar, Jokowi juga harus berani menagih kepada seluruh pemegang HGU, termasuk para pemegang konsesi lahan besar yang ada di tim pemenangannya.

Status hukum yang tak jelas dan konflik dengan masyarakat adalah dua potensi masalah jika rencana Jokowi untuk bagi-bagi tanah ke pegawai PTPN terealisasi.

Ma'ruf Amin menegaskan Jokowi tidak berniat menyerang Prabowo saat mengungkapkan data tanah seluas ratusan ribu hektar yang dikuasai oleh capres nomor urut 02 tersebut. 

Usai debat capres kedua, Jokowi menegaskan tidak menyerang pribadi Prabowo saat menyebut lawannya di Pilpres 2019 itu memiliki ratusan ribu hektar lahan di Kaltim dan Aceh Tengah.  

Dalam Debat Kedua Capres 2019,  Prabowo ingin tanah, air dan SDA dikuasai negara, sementara Jokowi ingin bagi-bagi tanah hingga 12,7 juta hektar untuk warga.

Kebijakan Jokowi mengecewakan. Prabowo-Sandi bagian dari masalah.

Penurunan tanah di DKI Jakarta bisa menyebabkan banjir rob dan tanah bergelombang. Bagaimana Anies Baswedan mengantisipasinya?

Pelaku pemalsuan dokumen kepemilikan tanah tempat Gedung Samsat Jakarta Timur berdiri menjanjikan para ahli waris uang sebesar 25 persen dari nilai gugatan ke Pemprov DKI.

The Fed diperkirakan akan menaikkan kembali suku bunga acuan pada September, tapi risiko yang bisa terjadi bakal sudah diantisipasi pada Agustus bulan depan.

Jokowi menyangkal jika dirinya yang memberikan konsesi atau izin itu kepada satu orang atau perusahaan.

Isu kepemilikan lahan sedang banyak diperbincangkan, Sepanjang 2017 ada sebanyak 1.069.660 bidang tanah yang diperjualbelikan di Indonesia. Transaksi jual beli tanah yang paling besar terjadi di Jawa Barat yaitu 222.318 bidang tanah.

Handoko mengajukan banding atas putusan hakim menolak gugatan terhadap Instruksi Wagub DIY tahun 1975.

Majelis Hakim PN Yogyakarta menolak gugatan terhadap aturan yang melarang warga non-pribumi memiliki tanah di DIY dengan alasan ketentuan itu merupakan kebijakan dan bukan termasuk peraturan perundang-undangan.

Sidang putusan ditunda dua minggu karena berkas belum siap.

"Kalau nanti kesenjangan itu sudah tidak tajam, kemiskinan berkurang, saya kira instruksi itu akan dihapus," kata Suyitno.

Menurut Ni'matul, instruksi itu hanya bisa dicabut oleh pembuatnya atau dengan peraturan yang lebih tinggi.

Sebelum masa tugasnya berakhir di 2019, Presiden Jokowi menargetkan bisa menerbitkan tambahan 9 juta sertifikat tanah bagi masyarakat. Sayangnya program populis ini masih menyisakan berbagai persoalan sejak dirintis 35 tahun lalu.