Indeks Tanah

Handoko mengajukan banding atas putusan hakim menolak gugatan terhadap Instruksi Wagub DIY tahun 1975.

Majelis Hakim PN Yogyakarta menolak gugatan terhadap aturan yang melarang warga non-pribumi memiliki tanah di DIY dengan alasan ketentuan itu merupakan kebijakan dan bukan termasuk peraturan perundang-undangan.

Sidang putusan ditunda dua minggu karena berkas belum siap.

"Kalau nanti kesenjangan itu sudah tidak tajam, kemiskinan berkurang, saya kira instruksi itu akan dihapus," kata Suyitno.

Menurut Ni'matul, instruksi itu hanya bisa dicabut oleh pembuatnya atau dengan peraturan yang lebih tinggi.

Sebelum masa tugasnya berakhir di 2019, Presiden Jokowi menargetkan bisa menerbitkan tambahan 9 juta sertifikat tanah bagi masyarakat. Sayangnya program populis ini masih menyisakan berbagai persoalan sejak dirintis 35 tahun lalu.