Indeks Tambang

Masing-masing orang di lingkaran pemerintah punya kepentingan untuk melebarkan sayap bisnis tambang yang dikelola.

Maunya sih pembangunan rendah karbon, tapi Menteri Luhut Panjaitan sempat lontarkan Indonesia keluar dari Paris Agreement.

Hasan menilai, wewenang penerbitan IUP justru dimanfaatkan politikus untuk mencari dukungan pengusaha.

Daya dukung dan daya tampung lingkungan pulau kecil tidak memungkinkan untuk dijadikan lokasi tambang.

Tambang di Pulau Wawonii, Konawe Kepulauan, Sulawesi Tenggara menabrak berbagai aturan, sehingga seharusnya ditutup tak ada izin usaha pertambangan yang diterbitkan.

JATAM menilai aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Haluoleo, Kendari, Sulawesi Tenggara yang sempat rusuh, Rabu (6/3/2019), disinyalir akibat akumulasi kekecewaan masyarakat menolak kehadiran tambang di Pulau Wawonii.

Luhut meyakini selama Presiden Jokowi memimpin tidak pernah ada pembagian lahan beratus-ratus hektare.

Jatam menilai masalah-masalah di pulau-pulau kecil sama sekali tak disinggung oleh kedua Capres. Padahal di situ banyak masalah terkait lingkungan hidup.

Inalum menunggu penugasan dari pemerintah untuk membeli sebagian saham Vale Indonesia. 

PT Inalum (Persero) secara resmi membentuk lembaga riset dan inovasi, Institut Industri Tambang dan Mineral atau Mining and Minerals Industry Institute (MMII).

Anggota DPR RI mendapati adanya sejumlah perusahaan tambang di daerah yang beroperasi tanpa menyetorkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang.

Inalum telah menyediakan uang senilai 1,6 miliar dolar AS untuk membayar bunga obligasi saat dividen Freeport tak cair.

Jatam menyebutkan, banyak persoalan tambang yang tidak diselesaikan seama masa pemerintahan Jokowi-JK.

Kementerian ESDM memastikan IUPK Freeport Indonesia rampung sebelum tahun 2018 berakhir. Bagaimana dengan kerusakan lingkungan yang selama ini dipersoalkan?

Menteri Siti Nurbaya menyatakan KLHK masih perlu mendalami temuan BPK soal kerugian Rp185 Triliun akibat dampak kegiatan tambang Freport terhadap kerusakan lingkungan di Papua.  

Simbiosis mutualisme antara pejabat dan pengusaha dalam bisnis pertambangan batu bara sudah muncul sejak awal masa reformasi dan desentralisasi.

"Memang kita kaya dengan sumber daya alam. Tapi kebijakannya salah, karena justru malah memberikan insentif kalau ada eksploitasi sumber daya besar-besaran"

Gubernur dan Wakil Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat dan Yoseph Nae Soi sempat berjanji akan bertindak tegas soal izin tambang di NTT.

Menurut Jatam, setiap individu yang memperjuangkan lingkungan hidup tidak bisa digugat secara hukum.

PT Surya Saga Utama (SSU) dan PT Lobindo Nusa Persada (LNP) sudah dikenai sanksi larangan ekspor hasil tambang.