Indeks Surat Suara

Ferdinand menilai perbuatan kepolisian tersebut tidak dapat dibenarkan karena tak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Pelaku penyebar berita bohong bisa dikenakan hukuman 10 tahun penjara. Sanksi pidana itu sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Hukum Pidana.

Dua pendukung Jokowi yakni Hasto Kristiyanto dan Ade Irfan Pulungan yakin betul cuitan Andi Arief memenuhi unsur pidana. Tapi ahli hukum pidana, peneliti pemilu, dan KPU berpendapat beda.

"Bukan karena Andi Arief nulis tweet sehingga kami ambil sikap. Yang nulis tweet banyak," ucap Arief.

Ade Irfan Pulungan menduga, Andi Arief mendapat isu soal 7 kontainer surat suara yang tercoblos dari grup WhatsApp miliknya.

“Hari ini kami bersama Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu melaporkan soal informasi tujuh kontainer surat suara tercoblos, itu tidak benar," kata Ketua KPU. 

Berdasarkan hasil koordinasi yang sudah dilakukan dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), isu tentang tujuh kontainer surat suara yang sudah tercoblos adalah bohong.

KPU menyatakan proses pengadaan surat suara Pemilu 2019 saat ini masih dalam tahap lelang.

PPP minta agar kepolisian segera memeriksa pihak-pihak yang turut menyebarkan informasi hoaks tersebut karena telah membuat kegaduhan.

BPN menyebut apa yang diucapkan oleh Andi Arief mengenai surat suara tercoblos di Tanjung Priok tak bisa dibawa ke ranah hukum dan dipidanakan.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengapresiasi kinerja KPU yang langsung memverifikasi kabar tujuh kontainer dari Cina berisi surat suara yang sudah tercoblos di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

“Saya mendukung penuh upaya KPU yang akan melaporkan kepada Kabareskrim untuk mengusut tuntas orang-orang yang tidak bertanggung jawab menyebarkan isu tujuh kontainer itu,” kata Tjahjo

KPU meminta Cyber Crime Mabes Polri untuk melacak dan menangkap orang yang telah menyebar informasi bohong soal penemuan tujuh kontainer dari Cina berisikan surat suara yang sudah tercoblos.

KPU tidak menemukan tujuh kontainer yang disebut-sebut berasal dari Cina dan membawa masing-masing 10 juta surat suara.

Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan, hingga saat ini belum ada satupun surat suara yang dicetak.

Menurut ICW, salah satu langkah yang bisa diambil KPU untuk mencegah eks koruptor terpilih di pemilu, ialah menandai mereka di surat suara.

Protes dengan membuat surat suara tak valid atau tidak datang sekalian ke TPS jadi tradisi orang-orang yang muak dengan praktik demokrasi yang sedang berjalan.

"Ini sudah dilaksanakan diinformasikan ke Panwas, Polres. Saya kira Polres Cirebon sedang mendalami kasus ini," ujar Ketua KPU Jabar, Yayat Hidayat.

Meskipun banyak saksi memberatkan, Djanawin tetap berdalih tidak mencuri 2 kilogram kertas suara Pemilu 1955.

Arief menjelaskan, selama ini masih ada banyak keluhan terkait masalah pencetakan surat suara akibat adanya kelebihan surat suara yang dicetak.