Indeks Suap

Pengacara kasus suap Saipul Jamil yang juga Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara Rohadi, Hendra Hendriansyah mengatakan jika kliennya siap membeberkan kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian suap kepada Rohadi terkait perkara asusila yang dilakukan Saiful Jamil.

Anggota DPR I Putu Sudiartana dicokok KPK karena menerima suap Rp500 juta. Padahal, ia pengusaha sukses dengan harta miliaran rupiah.

Ditetapkannya I Putu Sudiartana sebagai tersangka korupsi oleh KPK, tentu menambah panjang daftar politisi Partai Demokrat yang menjadi pesakitan komisi antirasuah. Partai berlambang mercy pun langsung merespons dengan cepat. Demokrat meminta KPK mengusut tuntas kasus OTT terhadap Sudiartana dengan tetap mempertahankan praduga tak bersalah.

Ibarat good boy and bad boy. Jika Artidjo Alkostar berjuang mengangkat nama baik institusi MA sebagai lembaga yang “agung”, maka seolah-olah kasus operasi tangkap tangan KPK terhadap panitera PN Jakarta Pusat Edy Nasution yang ikut menyeret nama Sekretaris MA Nurhadi mencoreng reputasi MA sebagai lembaga hukum tertinggi.

KPK akan mendalami apakah Ketua Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Sudung Situmorang, mengetahui uang suap Rp2,5 miliar yang rencananya akan diberikan kepada dia dari pengusaha.

Pemilik PT Citra Gading Asritama (CGA) Ichsan Suaidi dan pengacara Awang Lazuardi Embat divonis 3,5 tahun penjara ditambah denda Rp50 juta subsider 1 bulan kurungan karena terbukti menyuap Kasubdit Kasasi Perdata Mahkamah Agung Andri Tristianto Sutrisna untuk menunda pengiriman salinan putusan kasasi.

Hasil penelusuran tirto.id yang dihimpun dari berbagai sumber mengungkapkan, setidaknya ada 28 orang, mulai hakim, panitera, jaksa, dan polisi yang menjadi pesakitan KPK sejak 2006 sampai 2016. Data tersebut belum termasuk kasus hukum yang ditangani lembaga kepolisian dan kejaksaan, serta para penegak hukum yang mendapat sanksi etik.

Mahkamah Agung akui panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara ditangkap tangan KPK. Pihaknya juga akan memberhentikan sementara apabila yang bersangkutan sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta, Selasa (7/6/2016) kembali diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi dalam perkara dugaan pemberian hadiah terkait pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) Pantai Utara Jakarta.

KPK berharap keempat polisi, yaitu Brigadir Polisi Ari Kuswanto, Brigadir Polisi Dwianto Budiawan, Brigadir Polisi Fauzi Hadi Nugroho, dan Ipda Andi Yulianto yang dijadwalkan diperiksa komisi antirasuah pada Selasa (7/6/2016) sebagai saksi Doddy Aryanto Supeno kooperatif memenuhi panggilan.

Kejagung akan tetap mengeluarkan sprindik baru meski banyak kasus yang ditanganinya kalah dalam sidang praperadilan, seperti kasus La Nyalla Mattalitti yang tiga kali permohonan praperadilannya dikabulkan PN Surabaya.

KPK kembali memanggil tiga anggota Polri terkait kasus dugaan suap di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketiga orang anggota Polri tersebut adalah Fauzi Hadi Nugroho, Andi Yulianto dan Dwianto Budiawan.  Ia diperiksa sebagai saksi untuk Doddy Aryanto Supeno.

Kejagung menilai Kejaksaan Tinggi Jawa Timur masih mampu menangani kasus korupsi yang menjerat La Nyalla Mattalitti. Kejagung juga menunggu langkah Kejati Jatim untuk mengeluarkan sprindik baru untuk menetapkan La Nyalla sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah untuk Kadin Jatim yang merugikan keuangan negara Rp48 miliar.

KPK akan bekerja sama dengan Kejaksaan, Polri, Mahkamah Agung dan berupaya keras memperbaiki situasi lembaga penegak hukum yang saat ini bermasalah.

Nurhadi membantah sembunyikan sopirnya yang bernama Royani. KPK sedang mencari Royani karena dia sudah dua kali dipanggil komisi antirasuah tapi tidak memenuhi panggilan tanpa keterangan sehingga Royani diduga disembunyikan.

Nurhadi memenuhi panggilan komisi antirasuah sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Nurhadi dan petinggi PT Paramount Enterprise Eddy Sindoro mangkir dari panggilan KPK. Keduanya akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji terkait pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang didaftarkan di PN Jakpus.

Hari ini, Kamis (19/5/2016) KPK memeriksa Presiden Direktur PT Metropolitan Tirtaperdana Rudy Nanggulangi. Perusahaan itu diketahui memiliki saham sekitar 25 persen di PT Kymco Lippo Motor Indonesia. Pemeriksaan itu sebagai langkah komisi antirasuah mendalami keterlibatan sejumlah pihak yang pernah berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat termasuk keterlibatan PT Metropolitan Tirtaperdana dalam kasus dugaan pemberian hadiah terkait pengajuan permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang didaftarkan di PN Jakpus.

KPK memeriksa anggota Polri yang bertugas sebagai penyidik terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh Bupati Subang Ojang Sohandi.

Andi Taufan Tiro irit bicara saat dirinya tiba di gedung KPK. Andi diperiksa sebagai tersangka korupsi proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016.