Indeks Sri Mulyani

Presiden Prabowo Subianto diketauhi mengalokasikan Rp757,8 triliun untuk anggaran pendidikan tahun 2026.

Dokumentasi aslinya memperlihatkan momen Sri Mulyani saat acara KSTI pada Kamis (7/8/2025).

Dalam postur RAPBN tahun depan, TKD dialokasikan senilai Rp650 triliun, anjlok 24,8 persen dari yang sebelumnya sebesar Rp919 triliun.

Kemenkeu bantah video viral yang tampilkan Sri Mulyani sebut guru sebagai beban negara, disebut hoaks hasil olahan AI.

Menurut Sri Mulyani, video bahwa dirinya menyebut "guru sebagai beban" adalah hasil deepfake dan potongan tidak utuh dari pidatonya.

Presiden Prabowo Subianto menyebut 770.000 unit rumah akan dapat dukungan APBN pada 2026.

Total penerimaan pajak Penghasilan (PPh) di 2026 ditarget akan mencapai Rp1.209,4 triliun.

Jumlah tersebut tercatat naik 8,6 persen dibandingkan outlook pembayaran bunga utang 2025 yang senilai Rp552,15 triliun.

Sri Mulyani bakal lebih menyasar reformasi internal, seperti pemanfaatan Coretax dan sinergi pertukaran data kementerian/lembaga (K/L).

Pemerintah alokasikan Rp2,9 triliun guna penanganan stunting di pedesaan, termasuk pembinaan keluarga dengan balita.

Anggaran untuk Koperasi desa/kelurahan Merah Putih ditetapkan sebesar Rp83 triliun.

Sri Mulyani sebut MBG memiliki potensi besar untuk melibatkan berbagai sektor, termasuk ekonomi syariah dan industri halal.

Sri Mulyani tegaskan pajak yang disetorkan ke negara dialokasikan untuk berbagai program perlinsos, pendidikan, kesehatan, hingga dukungan bagi UMKM.

Bendahara negara juga menyinggung soal program Perlindungan Sosial yang merupakan bentuk dari pengejawantahan keadilan dalam membantu kaum lemah.

Surat utang dengan nilai total 800 juta dolar Australia itu diterbitkan dengan tenor 5 tahun dan diklaim diminati oleh investor global.

Menkeu Sri Mulyani mengakui keterbatasan keuangan negara dalam memberi gaji layak untuk guru dan dosen. Partisipasi masyarakat pun disinggung.

Saat ini, total dana abadi pendidikan sebesar Rp154,11 triliun itu. Jumlah tersebut meningkat signifikan sejak dicanangkan pada 2009.

Besaran efisiensi anggaran belanja masing-masing K/L sesuai kebijakan yang ditetapkan Prabowo.

Sri Mulyani mempertanyakan kehadiran media karena materi yang akan disampaikan masih bersifat persiapan untuk Nota Keuangan.

Sri Mulyani menyebutkan pemerintah selama ini telah mengacu kepada rilis-rilis BPS.