Indeks Sosial Media

Fenomena boikot Rans Carnival di Daerah Istimewa Yogyakarta jadi bukti perlawanan tanpa kekerasan dari musisi dan warga mulai menjalar.

Riset menunjukkan kampanye capaian dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapat respons negatif.

Dokter Obgyn, dr Muhammad Iqbal SpOG, sedang disorot di media sosial. Ia diduga mengirimkan pesan bernada mesum kepada wanita lewat DM Instagram.

Tren media sosial ternyata bisa menjadi sumber data berharga bagi perusahaan AI untuk melatih model mengenali emosi dan perilaku manusia.

CIPS DigiWeek 2026 membahas meningkatnya aktivisme Gen Z dan pentingnya membawa percakapan di media sosial menjadi aksi nyata di masyarakat.

Terjadi manipulasi bot di balik hoaks video demo viral. Ketidakpastian ekonomi bikin publik mudah percaya narasi pembungkaman.

Merekam orang lain diam-diam atau tanpa izin adalah pelanggaran hukum, privasi, sekaligus etika dan bisa berdampak serius terhadap psikis korban.

Tren wajib twibbon MPLS jadi pintu masuk berbagai bentuk kejahatan siber lewat data pribadi dan foto wajah anak yang beredar di ruang digital.

Friendster terbaru dirancang untuk mengatasi masalah media sosial seperti profil palsu, iklan, algoritma, dan penjualan data. Dapatkah ia bertahan lama? 

Imbauan itu disampaikan PPIH menyusul adanya sejumlah aturan ketat otoritas Saudi terkait dokumentasi dan publikasi di ruang publik.

Komdigi gelar New Media Day di Makassar guna kawal implementasi PP Tunas untuk lindungi anak di ruang digital.

Survei ini juga mengungkap bahwa minat pada mobile entertainment menurun.

“Banyak kreator yang belum memahami lisensi yang diberikan platform hanya berlaku dalam ekosistem platform itu sendiri.”

Google menegaskan komitmennya dalam melindungi generasi muda Indonesia dari berbagai risiko di dunia digital.

PP no. 17 tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak akan efektif mulai 28 Maret 2026.

Mendagri menjanjikan penghargaan bagi 10 daerah terbaik dan menyusun indeks daerah peduli perlindungan anak dari dampak media sosial.

Salah satu tantangan utama pelaksanaan PP TUNAS adalah kemampuan platform digital untuk memverifikasi usia pengguna secara akurat.

Puan menekankan, kebebasan penggunaan media sosial yang tidak terkontrol dapat berdampak negatif bagi perkembangan anak sehingga perlu pembatasan ketat.

Kemenag menilai kebijakan ini bagian penting upaya melindungi generasi muda dari berbagai konten negatif di medsos, seperti pornografi.

Pemerintah Prancis berusaha mempercepat pembahasan RUU yang mengatur larangan penggunaan media sosial untuk anak berusia di bawah 15 tahun.