Menuju konten utama

Riset MDDRH: Viralisasi Capaian Prabowo-Gibran Tak Mempan

Riset menunjukkan kampanye capaian dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapat respons negatif.

Riset MDDRH: Viralisasi Capaian Prabowo-Gibran Tak Mempan
Presiden Prabowo Subianto (tengah), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kanan) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (kiri) melambaikan tangan sebelum Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (17/8/2026). HUT Kemerdekaan Ke-81 RI tersebut mengangkat tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/wsj.
Jadikan tirto.id sumber pilihan pencarian Google

tirto.id - Studi Monash Data & Democracy Research Hub (MDDRH) menunjukkan kampanye capaian dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendapat respons negatif di X, Facebook, dan Instagram.

Riset MDDRH menunjukkan unggahan yang mempromosikan keberhasilan pemerintah melalui tagar serempak mendapat tanggapan berupa protes, ketidaksetujuan, hingga skeptisisme publik.

Co-Director MDDRH, Ika Idris, menilai respons tersebut menunjukkan strategi viralisasi tidak lagi efektif membentuk persepsi publik seperti sebelumnya.

“Rekayasa persepsi publik sudah tidak seefektif dulu seperti di pemerintahan sebelumnya atau seperti di masa kampanye Pilpres, karena orang-orang kini sudah merasakan dampak program dan kebijakan pemerintah. Ketika kesenjangan antara pencitraan dan realitas sosial sangat lebar, apalagi cuma dengan pembangunan narasi lewat tagar-tagar, masyarakat akan melawan narasi itu,” ujar Ika dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (23/10/2026).

Dalam riset yang mencakup data hingga 20 Oktober 2026, MDDRH mencatat 87.938 unggahan dari lima platform media sosial. Pemantauan dilakukan untuk mengidentifikasi pola kampanye informasi dan respons publik terhadap narasi capaian pemerintah.

“Unggahan dengan tagar yang serempak diunggah secara masif ditemukan pada beberapa periode tertentu,” kata Peneliti MDDRH, Nurul Amalia,.

MDDRH mencatat 4.063 unggahan pada 29 Agustus 2026. Jumlahnya meningkat menjadi 6.667 unggahan pada 15–16 Oktober dan mencapai 5.200 unggahan pada 20 Oktober 2026.

Sampel didominasi TikTok dengan 54.448 unggahan atau 61,91 persen, disusul X dengan 32.426 unggahan atau 36,87 persen. Adapun Facebook publik mencatat 450 unggahan, YouTube 299 unggahan, dan Instagram publik 259 unggahan.

Menjelang 20 Oktober 2026, tagar #2TahunGerakNyata dan #GerakNyata banyak beredar, terutama melalui akun media sosial kementerian dan lembaga negara. Unggahan tersebut memuat grafik dan video yang mengklaim keberhasilan pemerintah dalam dua tahun terakhir.

MDDRH juga menemukan tagar #indonesiamaju, #indonesiahebat, dan #StillPrabowo telah beredar sejak Agustus 2026. Tagar-tagar tersebut membawa narasi dukungan terhadap kepemimpinan Prabowo serta promosi program pemerintah, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

“Selain itu, kami juga menemukan bahwa enam tagar, yakni #indonesiabisa, #indonesiamaju, #indonesiahebat, #jagaindonesia, #PemerintahBekerja, dan #kawalkebijakan, telah muncul pada 20 Agustus 2026,” imbuh Nurul.

MDDRH menemukan narasi capaian pemerintah dari akun kementerian dan lembaga negara yang terindikasi terkait orkestrasi melalui Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) tidak mendapat apresiasi di sebagian besar platform yang diteliti.

Kepala Bakom RI, Syahganda Nainggolan, membenarkan surat yang meminta kementerian dan lembaga memublikasikan capaian dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran secara serentak pada 12–20 Oktober 2026.

Di X, Facebook, dan Instagram, unggahan terpopuler terkait isu tersebut banyak mendapat tanggapan negatif. Kolom komentar diwarnai protes, ketidaksetujuan, dan skeptisisme publik terhadap capaian pemerintah yang dipromosikan.

Sementara itu, temuan di TikTok menunjukkan pola berbeda. Kritik publik lebih sedikit atau tidak muncul dalam sampel yang dianalisis, sedangkan kolom komentar pada unggahan yang mendukung program presiden cenderung berisi dukungan.

Ika menilai perbedaan respons tersebut menunjukkan strategi viralisasi yang sebelumnya digunakan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo tidak lagi efektif mengangkat citra pemerintah.

“Di era Presiden Jokowi, strategi viralisasi ini dapat mengangkat kembali citra pemerintah di mata publik. Namun, di era Pemerintahan Prabowo-Gibran, strategi ini menjadi usang dan tak bisa mengangkat citra pemerintah,” kata Ika.

Dalam analisisnya, MDDRH memantau X, YouTube, serta akun publik Facebook dan Instagram pada 20 Agustus–20 Oktober 2026. Khusus TikTok, pengambilan data berlangsung pada 20 Agustus–17 Oktober 2026.

Data dari empat platform dikumpulkan melalui Brandwatch, sedangkan data TikTok dihimpun menggunakan TikTok Research API. Untuk empat tagar dengan volume tinggi, yakni #jagaindonesia, #indonesiamaju, #indonesiahebat, dan #indonesiabisa, MDDRH mengambil sampel harian.

Baca juga artikel terkait RISET atau tulisan lainnya dari Khizbulloh Huda

tirto.id - Flash News
Reporter: Khizbulloh Huda
Penulis: Khizbulloh Huda
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama