Indeks Skandal Act

Empat orang petinggi Yayasan ACT sudah ditetapkan menjadi tersangka dugaan penggelapan dana Boeing.

Bareskrim Polri mengusulakan penurunan konten promosi Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) di media sosial.

Hasil penelusuran 843 rekening ACT dan afiliasinya, polisi memblokir dana sisa sebesar Rp3 miliar dan akan blokir dana lain sebesar Rp5 miliar.

Kejagung akan mempelajari berkas perkara kasus ACT yang diterima dari Bareskrim serta memberikan petunjuk lengkap atau tidaknya berkas perkara.

Penggeledahan dilakukan pada 22 dan 23 Juli 2022 di kantor Yayasan ACT di Menara 165 dan gedung Wakaf Distribution Center, Bogor.

Hingga Selasa (19/7) penyidik telah memeriksa 18 orang saksi dalam perkara dugaan penyelewengan dana lembaga ACT dan belum ada penetapan tersangka.

Gelar perkara bertujuan untuk menentukan kasus dugaan penyelewengan donasi ACT sudah bisa naik ke tahap penyidikan atau belum.

Petinggi dan eks petinggi ACT diperiksa terkait dugaan penyelewengan dana bantuan bagi korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610.

Dina menduga bantuan logistik yang diberikan ACT justru membantu memperpanjang konflik di negara orang.

Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai pemerintah tidak siap mengelola dana publik karena tiga alasan.

Ketua Perhimpunan Filantropi Indonesia (PFI), Rizal Al Gamar mengatakan bahwa pihaknya akan segera membentuk majelis kode etik filantropi Indonesia.

Pemeriksaan petinggi ACT hari ini sebagai upaya pengusutan perkara, kata Brigjen Pol Ahmad Ramadhan.

Bareskrim menyarankan agar pihak ACT menyertakan bagian keuangan dan operasional saat diperiksa penyidik.

Berdasarkan data transaksi periode 2014-Juli 2022, terdapat dana masuk dari luar negeri sebesar Rp64 miliar dan dana keluar negeri sebesar Rp52 miliar.

Bukalapak menyebut telah menghentikan semua kerjasama dengan ACT sejak Juli 2019.

BNPT ingin masyarakat menyalurkan donasi kepada lembaga resmi atau yang direkomendasikan oleh pemerintah.

PPATK menyatakan telah memblokir 60 rekening keuangan milik ACT yang berada di 33 bank.

Baznas DKI Jakarta menjalin kerja sama dengan Aksi Cepat Tanggap (ACT) sejak 2019 untuk penyaluran daging hewan kurban.

Pemprov DKI Jakata memastikan tidak ada kerja sama dengan Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam penyaluran daging kurban Iduladha tahun ini.

PPATK menemukan indikasi penyalahgunaan dana ACT diduga mengalir pada kepentingan pribadi dan dugaan aktivitas terlarang.