Indeks Sistem Zonasi

Kemendikbud diminta mengkaji ulang kebijakan sistem zonasi sekolah yang diberlakukan dalam penerimaan siswa baru sejak 2017 lalu. 

"Justru dengan mulai sistem tersebut, akan teridentifikasi siswanya. Kita bisa mempersiapkan jauh-jauh hari," kata Mendikbud Muhadjir Effendy.

"Jangan sampai ada sekolah yang semua isinya PNS, tapi ada juga satu sekolah yang hanya satu PNS yang cuma kepala sekolah saja. Ini harus diratakan," kata Muhadjir.

Sistem PPDB diwacanakan akan dihapus dan sebagai gantinya menggunakan sistem zonasi.

Berdasarkan temuan Ombudsman, ada beberapa daerah yang tidak cocok dengan sistem zonasi.

"Itu bisa diatasi dengan relokasi. Jika zona itu tidak cocok karena tak ada siswa lagi, makanya lebih baik sekolah itu dipindahkan. Kebijakan relokasi sekolah," ujar Muhadjir.

Muhadjir Effendy mengatakan kepala sekolah tidak lagi punya beban mengajar.

Meskipun Muhadjir Effendy memastikan siswa yang gagal pada PPDB bakal tetap mendapatkan sekolah, namun Kemendikbud terkesan tidak punya strategi khusus.

KPAI menilai penerapan sistem zonasi di PPDB 2018 memicu kepanikan banyak orang tua siswa sehingga membuka praktik pungutan liar (pungli).

KPAI menilai sistem zonasi akan berhasil kalau jumlah sekolah negeri di setiap wilayah atau daerah di Indonesia sudah merata.

KPAI menilai sistem zonasi dalam PPDB 2018 justru akan menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua siswa.

PPDB 2018 dengan menggunakan sistem zonasi bertujuan untuk pemerataan kualitas dan mencegah praktik curang dalam proses penerimaan sebelumnya.

Menurut Mendikbud, pihaknya akan melakukan mutasi guru untuk menyamaratakan kualitas tenaga pengajar.

Sistem zonasi banyak dikritik salah satunya karena tidak seimbangnya daya tampung sekolah dengan jumlah siswa.

"Posko pengaduan ini akan kami buka hingga selesai jadwal pendaftaran ulang," kata Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY

"Permendikbud 14/2018 tentang PPDB yang tujuan utamanya untuk pemerataan dan meminimalisir mobilitas siswa ke sekolah tertentu, masih memiliki kelemahan."

Pemprov diharap bisa menyampaikan kepada pemerintah pusat, khususnya Kemdikbud bahwa sistem zonasi dalam PPDB Jabar tahun ini belum siap diterapkan.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menemukan empat penyimpangan dalam sistem zonasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2018.

"Kendati sekolah naungan Kemendikbud menerapkan sistem zonasi, namun sekolah naungan Kementerian Agama tidak menerapkan sistem demikian."

PPDB dengan sistem zonasi jarak baru pertama kali diterapkan di Yogyakarta, sehingga masih banyak kendala.