Indeks Sistem Zonasi

Guna mengoptimalkan skema PPDB, FSGI meminta pemerintah lakukan pemerataan sekolah negeri.

Pendaftaran PPDB Online untuk SMA dan SMK Jabar.

Mendikbud mengatakan, sistem zonasi tersebut berbeda dengan sistem rayon karena sistem zonasi mampu melewati batas-batas administratif.

Pendaftaran PPDB online untuk SMA dan SMK Yogayakarta 2019 dibuka 24 Juni melalui jalur zonasi, prestasi dan perpindahan.

PPDB SMP 2019 diawali dengan verifikasi berkas persyaratan mulai tanggal 24 hingga 26 Juni 2019

"Masih menggunakan sistem zonasi sesuai dengan standar sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah masing-masing," kata Disdik

"Peraturan Menteri tentang PPDB dilakukan tanpa improvisasi. Tidak ada penambahan atau pengurangan," kata Mendikbud

"Penerimaan siswa baru nantinya lebih memprioritaskan jarak sekolah dengan tempat tinggal, sedangkan nilai tidak menjadi prioritas utama."

PPDB 2019/2020 untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama melalui sistem zonasi dibuka mulai 4-5 Juli 2019.

Pemprov DKI Jakarta menyebutkan sistem zonasi dan jarak yang diberlakukan untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019-2020 seharusnya bukan jadi prioritas utama.

"Seandainya ada empat SMPN, biasanya guru-guru menumpuk di satu sekolah. Maka akan kami alihkan sebagian ke sekolah yang kekurangan guru," ujar Supriano.

sistem zonasi pun tidak berlaku pada Satuan Pendidikan Kerjasama dan sekolah dengan modul asrama.

Sistem zonasi ini akan mulai disosialisasikan pada Januari hingga Mei 2019.

Effendy mengaku akan membuat aturan menteri sebagai pedoman sistem zonasi.

Kemendikbud diminta mengkaji ulang kebijakan sistem zonasi sekolah yang diberlakukan dalam penerimaan siswa baru sejak 2017 lalu. 

"Justru dengan mulai sistem tersebut, akan teridentifikasi siswanya. Kita bisa mempersiapkan jauh-jauh hari," kata Mendikbud Muhadjir Effendy.

"Jangan sampai ada sekolah yang semua isinya PNS, tapi ada juga satu sekolah yang hanya satu PNS yang cuma kepala sekolah saja. Ini harus diratakan," kata Muhadjir.

Sistem PPDB diwacanakan akan dihapus dan sebagai gantinya menggunakan sistem zonasi.

Berdasarkan temuan Ombudsman, ada beberapa daerah yang tidak cocok dengan sistem zonasi.

"Itu bisa diatasi dengan relokasi. Jika zona itu tidak cocok karena tak ada siswa lagi, makanya lebih baik sekolah itu dipindahkan. Kebijakan relokasi sekolah," ujar Muhadjir.