tirto.id - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendorong pemerintah untuk melakukan pemerataan sekolah negeri, demi mengoptimalisasikan skema zonasi dalam sistem pendidikan Indonesia.
"Sebenarnya sistem zonasi bertujuan baik, mendekatkan anak dari rumah ke sekolah, hemat tak perlu mengeluarkan transport karena cukup jalan kaki, orang tua bisa antar bekal makan siang sehingga makanan anak terjaga kebersihan dan gizinya. Selain itu sekolah favorit bisa dihilangkan," ujar Sekretaris Jenderal (Sekjen) FSGI Heru Purnomo kepada Tirto, Senin (17/6/2019).
Ia melanjutkan, tujuan yang baik dari skema zonasi tersebut perlu mendapat dukungan dari fasilitas satuan pendidikan negeri yang merata.
Menurutnya, terkadang dalam satu kelurahan dan kecamatan sukar didapati sekolah negeri, sehingga akses untuk peserta didik bersekolah di sekolah negeri menjadi terhambat.
Oleh sebab itu ia mengimbau agar pemerintah kabupaten/kota, provinsi dan pusat wajib melakukan pemetaan antara penyebaran sekolah negeri dengan mempertimbangkan jumlah penduduk di suatu wilayah tersebut.
"Hindari penggunaan zonasi dengan pedoman wilayah administratif seperti kecamatan atau kelurahan ketika sekolah negerinya tidak merata di wilayah tersebut," ujarnya.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, penerapan Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi jangan dipersulit.
Ia mencontohkan, semisal dalam satu zonasi belum ada sekolah negeri, maka radius atau jarak zonanya bisa diperlebar. Asalkan ada kesepakatan bilateral antar daerah yang bersebelahan itu.
"Misalnya kalau kepatok sekolah dengan akses yang tidak ada jembatannya. Ya jangan dipaksakan anak harus melewatinya. Carikan saja, yang bisa memudahkannya," ujarnya dalam Rapat Koordinasi PPDB di kantor Kemendikbud, Jakarta Selatan pada Jumat (14/6/2019).
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Yantina Debora
