tirto.id - Mendikbud Muhadjir Effendy memastikan bahwa setiap calon siswa SMP dan SMA akan bisa mendapatkan sekolah meski tanpa sistem PPDB yang pernah dijalankan di tahun-tahun sebelumnya. Ia yakin setiap calon siswa akan mendapat sekolah di tiap zona masing-masing.
"Justru dengan mulai sistem tersebut, akan teridentifikasi siswanya. Kita bisa mempersiapkan jauh-jauh hari," katanya kepada awak media, Senin (17/9/2018) malam.
Kata Muhadjir, tak akan ada lagi model penerimaan siswa di jenjang SMP dan SMA seperti PPDB, yang berlaku di tahun-tahun sebelumnya. Para calon siswa akan diidentifikasi oleh pihak sekolah yang ada di zonasi siswa berada.
"Karena itu sekarang kita mengubah. Bukan hanya sekolah menunggu yang daftar, tapi sekarang sekolah yang aktif cari siswa. Kepala sekolah nanti kita bebaskan untuk tidak mengajar, jadi salah satu tugasnya itu mencari siswa," lanjut Muhadjir.
Sistem ini menurut Mendikbud sebagai alternatif mengingat selama ini calon siswa dan orang tua kerap dipusingkan mencari sekolah saat pertengahan tahun.
"Awal tahun mereka sudah tahu bahwa nanti anak-anak masuk sekolah di mana. Kamu nanti kalau nggak di SMP ini atau SMP itu. Masih ada pilihan. Ada alternatif. Sudah mengikat daerah zonasi," katanya.
Mendikbud mengklaim terdapat 1.900 zona yang sudah ditetapkan di seluruh Indonesia, melalui sistem zonasi. Muhadjir akan tetap memantau setiap kemungkinan untuk ditambah atau dikurangi jumlah zona yang sudah ada.
"Semua masalah pendidikan diselesaikan dengan sistem zonasi. Guru, sarpras, termasuk integrasi antara pendidikan formal dan non-formal, itu semua diselesaikan dengan sistem zonasi. Saya yakin jika sistem ini diterapkan sungguh-sungguh wajib belajar 12 tahun periode ke depan sudah bisa direalisasi," katanya.
Tak hanya itu, kata Muhadjir, sistem zonasi itu nanti akan teridentifikasi mana sekolah yang fasilitasnya masih kurang dan mana yang sudah memadai. Sehingga pemerintah dapat memfokuskan pengadaan dana ke sekolah yang belum layak.
"Termasuk sarpras. Dilihat di dalam zona itu mana yang belum lengkap. Nanti itu yang harus diafirmasi duluan. Baik melalui anggaran yang ada di pusat (Kemendikbud), maupun anggaran pusat yang sudah ditransfer, dan yang ketiga APBD 20 persen," katanya.
Kemendikbud akan mempersiapkan segalanya mengenai sistem penerimaan siswa baru dari sekarang agar jika ada ketidaksesuaian dapat diselesaikan sesegera mungkin.
"Misal, kalau gurunya kurang nanti ada penambahan guru, kalau ada gedung atau kelas kurang ya ada penambahan, sekarang sudah bisa disiapkan. Jangan sampai penerimaan siswa baru, baru masuk ketahuan kalau tidak dapat gedung. Justru kita siapkan jauh-jauh hari sekarang ini," katanya Muhadjir.
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Yantina Debora
