Indeks Sidang Sengketa Pilpres 2019

Apa yang diputus hakim MK hari ini sifatnya final dan mengikat. Tak ada lagi upaya hukum yang bisa dilakukan siapa pun untuk menggugurkannya.

Din Syamsuddin mengatakan siapapun ormas yang berunjuk rasa itu haknya, mereka punya hak konstitusional, tidak ada yang boleh menghalangi, itu dijamin oleh konstitusi untuk bebas berpendapat dan itu sah-sah saja.

Bila aksi massa berujung pada situasi yang menggangu keamanan maka pemerintah dapat melakukan pembatasan medsos. Namun, bila tidak terjadi apa-apa Moeldoko memastikan bahwa pembatasan media sosial tidak diperlukan.

Menurut Juru Bicara MK Fajar Laksono agenda besok adalah pengucapan putusan, dan tentu tidak ada interupsi.

Massa yang mendukung pengabulan permohonan oleh paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah memadati patung kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Massa aksi Tahlil Akbar 266 menuding ada kecurangan dalam Pilpres 2019, Tim Kampanye Nasional (TKN) percaya hakim MK tidak akan terpengaruh oleh siapa pun.

Moeldoko mengatakan, sekitar 40 ribu aparat TNI-Polri ikut mengamankan hasil putusan sengketa Pilpres di MK. Aksi itu diprediksi diikuti 3.000 orang. 

Hehamahua mengatakan aksi ini akan berakhir pukul 17.00 WIB, demi mematuhi aturan terkait batas waktu dalam kegiatan penyampaian aspirasi publik.

Juru Bicara TKN Arya Sinulingga meminta masyarakat yang memang setia pada Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak turun ke jalan sesuai imbauan Prabowo. Namun kalau memang masih memaksa, Arya berharap situasi 21-22 Mei 2019 tidak terulang.

Orator massa Aksi Tahlil Akbar 266 sempat menyinggung nama Rizieq Shihab dan Bahar bin Smith di area sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat hari ini.

KPAI menilai sengketa politik yang sedang bergulir di Mahkamah Konstitusi (MK) saat ini memiliki implikasi besar bagi tumbuh kembang anak-anak. KPAI juga mengimbau pada partai politik agar tak melibatkan anak-anak dalam kegiatan apapun terkait politik.

Prabowo-Sandiaga memang ada di Indonesia saat putusan MK. Tapi mereka tidak akan datang ke lokasi. Kehadiran mereka penting untuk meredam kekecewaan para pendukungnya.

Polda Metro Jaya belum mengeluarkan izin aksi 'Halalbihalal 212 dan Tahlil Akbar 266' di kawasan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

MUI meminta masyarakat tenang menghadapi hasil putusan sengketa Pilpres 2019 di sidang MK yang berlangsung Kamis (27/6/2019).

Rencananya, keputusan hasil sidang sengketa Pilpres 2019 mulai dibacakan besok pukul 12.30 WIB.

Prabowo Subianto tidak akan hadir dalam sidang putusan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (27/6).

Menkopolhukam Wiranto menegaskan tidak ada massa yang diizinkan melakukan demonstrasi di sekitar Gedung MK menjelang putusan sengketa Pilpres 27 Juni.

Personel TNI dan Polri tetap memitigasi potensi ancaman dan gangguan, seperti menyiagakan 47 ribu aparat untuk mengamankan lokasi sidang sengketa juga mengalihkan arus lalu lintas yang menuju ke kantor MK di Jalan Medan Merdeka Barat.

10 gabungan elemen masyarakat berencana melakukan aksi massa menjelang putusan sidang MK yang berlangsung besok.

Massa aksi yang menamakan diri 'Halalbihalal dan Tahlil Akbar 266' mulai berkumpul di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Rabu (26/6/2019).