Indeks Sidang Sengketa Pilpres 2019

Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) meminta para driver ojek online untuk tidak bergabung saat aksi massa pada pembacaan putusan sidang MK terkait gugatan Pilpres 2019, besok.

Menkopolhukam Wiranto merasa heran dengan tokoh-tokoh yang memprovokasi masyarakat untuk melakukan aksi demonstrasi.

Polda Metro Jaya mengerahkan 1.290 personel dan kembali menutup ruas jalan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi guna mengantisipasi aksi massa sebelum putusan sidang MK.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk memajukan sidang putusan Kamis (27/6/2019) pukul 12.30 WIB, TKN Jokowi-Ma'ruf optimistis gugatan BPN Prabowo-Sandi akan ditolak.

Veri Junaidi menilai hakim MK telah memiliki putusan atas sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019, karena mengeluarkan jadwal pembacaan putusan pada Kamis (27/6/2019) siang. 

Menurut Charles apa yang dinyatakan Said Didu lebih banyak sebagai pendapat dan bukanlah kesaksian yang didasari apa yang ia alami, ia dengar dan ia lihat.

Menko Bidang Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mengimbau para pendukung Prabowo-Sandi untuk menuruti permintaan tidak menggelar aksi demonstrasi di MK pada 27 Juni.

Jubir TKN Arya Sinulingga berharap semua pihak bisa menerima hasil keputusan sidang MK meskipun ada dissenting opinion pada 9 hakim.

Kepolisian akan melarang unjuk rasa di sekitar Gedung KPU RI saat MK membacakan hasil sidang penetapan Pilpres 2019, Kamis (27/6/2019).

Pihak kepolisian melarang aksi massa di sekitar Mahkamah Konstitusi saat sidang putusan PHPU Pilpres 2019 pada Kamis, 27 Juni 2019.

Putusan sengketa hasil Pilpres 2019 oleh MK layak disaksikan oleh masyarakat, karena majelis akan membayakan secara detail.

Tim Kuasa Hukum Prabowo-Sandi tidak mempermasalahkan putusan sengketa Pilpres 2019 di MK dibacakan pada 27 Juni 2019.

Polri mengimbau masyarakat untuk tidak mengadakan mobilisasi massa, pada tanggal 26 Juni hingga 29 Juni 2019 hingga putusan sengketa Pilpres 2019 selesai.

KPU bakal menerima apa pun putusan MK terkait sengketa hasil Pilpres 2019 yang menurut jadwal diputus pada 27 Juni 2019.

Aparat keamanan menyiagakan 17 ribu personel TNI, 28 ribu personel Polri dan 2 ribu personel pemerintah daerah jelang sidang Sidang PHPU Pilpres 2019 pada 28 Juni mendatang.

Pasangan capres-cawapres nomor urut 02, Prabowo-Sandiaga menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai sengketa Pilpres yang diajukannya.

BPN Prabowo-Sandiaga akan menerima apapun hasil putusan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sidang sengketa hasil Pilpres 2019.

Jubir BPN menyebutkan, sidang sengketa Pilpres 2019 telah membuktikan adanya pemufakatan kecurangan yang dilakukan capres-cawapres Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf tetap meyakini pihaknya tidak melakukan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif.

Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menyampaikan putusan hakim MK terkait PHPU Pilpres 2019 masih sesuai dengan jadwal semula.