Indeks Sidang Paripurna Dpr

Pengesahan RUU Perkoperasian ditunda dan dilimpahkan ke anggota DPR RI periode 2019-2024. Sejumlah poin di dalamnya dianggap masih bermasalah.

Pelantikan DPR RI akan dilaksanakan pada 1 Oktober hari ini di Senayan.

Agenda sidang paripurna ini adalah pengucapan sumpah/janji anggota DPR/DPD/MPR periode 2019 - 2024.

Anggota Panja RKHUP, Arsul Sani menyebut pasal penghinaan presiden sulit dihapus.

Tak banyak anggota dewan datang di rapat paripurna terakhir. Menurut peneliti Formappi, ini bukan karena masa jabatan hampir habis, tapi karena memang mereka tak serius.

Menurut Bamsoet ketidakhadiran beberapa anggota DPR RI bukan karena mereka tidak bekerja. Melainkan, para anggota dewan itu tengah menjalankan tugasnya di daerah pemilihan (Dapil) mereka masing-masing.

Berdasarkan pantauan Tirto saat hadir di Sidang Paripurna, kursi para anggota dewan pun terlihat banyak yang tak terisi. Bahkan, jarak antara anggota DPR RI tampak begitu renggang.

Penetapan dan pelantikan tiga wakil ketua MPR merupakan konsekuensi terbitnya UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang UU MD3.

Pansus Hak Angket KPK menyampaikan poin-poin rekomendasi di rapat paripurna DPR terkait aspek kelembagaan, kewenangan, anggaran, dan tata kelola SDM. 

DPR RI mengesahkan RUU MD3 menjadai undang-undang pada hari ini. Dua fraksi menolak pengesahan itu, tapi delapan fraksi lainnya menyetujui.

Usai sah menjadi Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo menyatakan akan mendorong legislatif menjadi mitra yang kontributif, produktif, dan bersahabat bagi pemerintahan Jokowi.

Rapat paripurna yang akan berlangsung pada pukul 14.00 WIB tersebut, akan mendengarkan laporan pimpinan Komisi I mengenai hasil uji kelayakan dan kepatutan calon panglima TNI.

Sebelumnya, Prasetyo sempat menolak diadakannya rapat paripurna DPRD ini.

Pras mulai melunak dan setuju untuk menggelar pidato penyampaian visi-misi Anies-Sandi.

Mayoritas fraksi pun menyetujui, dan hanya fraksi Gerindra yang menolak naskah RAPBN 2018.

Ia membantah jika kewajiban itu tertuang dalam surat edaran Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sumarsono.

"Sikap finalnya kita berharap terlihat pada proses akhir pengambilan keputusan tingkat dua pada Rapat Paripurna pada Kamis (26/10/2017)," ujar Taufik.

Musyawarah mufakat, menurut Mega, adalah cara yang baik untuk menghasilkan keputusan yang jernih dan objektif dalam berdemokrasi.

Dalam lobi yang berlangsung alot, beberapa partai menginginkan adanya penundaan hasil rapat paripurna ke-32 terkait RUU Pemilu sampai dengan Senin, 24 Juli.

PAN berat untuk memilih sainte lague murni karena jumlah kursi partainya yang sangat mungkin berkurang apabila metode itu digunakan.