Indeks Sidang E-ktp

Markur Nari dapat USD 400 ribu dolar dari eks Bos PT Quadra Solution, Anang Sugiana Sudiharjo. Sedangkan USD 1 juta dari Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Sidang lanjutan kasus korupsi dengan tersangka Irvanto dan Made Oka ini menghadirkan empat saksi, di antaranya Markus Nari, Andi Narogong dan Chairuman Harahap.

Fredrich hadirkan tiga ahli untuk mendukung pandangannya.

Bambang Eko Suratmoko akan diperiksa KPK untuk tersangka Irvanto Hendra Pambudi dalam penyidikan tindak pidana korupsi e-KTP.

Pengusaha money changer menyebutkan keponakan Setya Novanto, Irvanto Hendra menerima uang 3,5 juta dolar AS.

Salah satu modus pembagian jatah uang korupsi proyek e-KTP ialah menyamarkan aliran dana dengan memakai jasa kurir yang menyediakan rekening penampungan duit.

Sebanyak 24 pengacara mendampingi Setya Novanto dalam sidang perdana kasus dugaan korupsi e-KTP yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pengadilan Tipikor Jakarta membantah mencegah akses publik untuk melihat sidang Setya Novanto dengan melarang persidangan itu disiarkan secara langsung.

Jubir Komisi Yudisial, Farid Wajdi menyatakan bahwa meski belum menerima laporan dugaan pelanggaran etik di sidang kasus e-KTP, pihaknya akan terus memantau proses persidangan kasus tersebut.

Dari lima hakim yang akan menjadi pengadil Setya Novanto, hanya Hakim Yanto yang baru menangani kasus e-KTP yang merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun.

Andi Narogong berniat mengembalikan uang hasil keuntungan proyek e-KTP. "Saya ingin hidup tenang," kata Andi beralasan.

Agun dan Chairuman tidak banyak memberi keterangan kepada wartawan.

Intinya, Novanto cuma menjawab, "tidak."

Setya Novanto tidak memenuhi panggilan KPK hari ini dengan alasan sakit.

KPK siap mengajukan banding terhadap vonis terdakwa kasus korupsi e-KTP Irman dan Sugiharto.

Mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman mengaku Setya Novanto adalah kunci untuk melancarkan proyek pengadaan KTP Elektronik.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengetuk palu tanpa memperhatikan interupsi dan tidak menghitung jumlah suara setuju.

Pimpinan KPK menyatakan akan tetap bersikukuh tidak membuka rekaman pemeriksaan politikus Hanura, Miryam S. Haryani, yang terkait kasus e-KTP, di luar persidangan meski ditekan oleh Hak Angket DPR.

Pimpinan KPK menegaskan usulan Hak Angket dari Komisi III tidak akan membuat Komisi menghentikan pengusutan kasus e-KTP.

KPK meyakini bahwa kasus DPO Miryam S Haryani tak bisa dimasukkan ke dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab, KPK sendiri sudah tiga kali melakukan panggilan terhadap tersangka, namun yang bersangkutan tidak pernah hadir.