Indeks Sengketa Pilpres

Ahli KPU mencontohkan sofware seperti Microsoft Office juga menggunakan disclaimer.

Andre Rosiade mengatakan bahwa tim hukum BPN sudah membantah jika pihaknya hanya berasumsi, tetapi pihaknya juga punya saksi dan fakta.

Agus Maksum, saksi untuk Prabowo-Sandi, kurang menjawab pertanyaan dengan baik. Dia bahkan sempat mengubah keterangan.

Hakim konstitusi, I Gede Dewa Palguna tiba-tiba menanyakan konsistensi jawaban Agus ini. Palguna mengingatkan awalnya Agus meyakini sosok Udung tak ada di dunia ini tapi berubah jadi tidak tahu.

Saksi Agus Maksum yang dihadirkan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi menyebut kalau mereka sudah menyampaikan detail 17,5 juta pemilih tidak wajar dalam Pemilu 2019.

KPU menyebut jumlah DPT akhir nasional sebanyak 192.866.254 pemilih.

Hakim Aswanto kembali mengingatkan bila saksi tak memberikan keterangannya dengan benar maka akan menyulitkan hakim konstitusi dalam mengeluarkan keputusan termasuk adanya ancaman pidana bila ada kesaksian palsu.

Bambang berharap MK bisa memberi kelonggaran dengan memperbolehkan menghadirkan banyak saksi.

Hakim MK akan menanyakan langsung terkait dengan ancaman yang dialami saksi dan ahli dari BPN Prabowo-Sandi.

Saat menjawab gugatan kubu Prabowo-Sandi di MK, Bawaslu menyatakan tidak pernah menerima laporan atau menemukan pelanggaran netralitas Polri dan BIN di Pilpres 2019.  

KPU menolak perbaikan permohonan Prabowo-Sandiaga dalam sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019.

Empat fokus masalah dalam sidang sengketa Pilpres 2019 yakni soal DPT, soal masalah input data pada Situng, masalah dana kampanye, serta masalah status pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Tim Hukum Jokowi-Ma'ruf menilai materi gugatan yang diajukan BPN Prabowo-Sandiaga ke MK sulit untuk dibuktikan.  

LPSK menyebut informasi tentang adanya ancaman ke hakim MK itu belum tentu benar.

BW mengatakan alasan BPN menyurati MK juga dilatarbelakangi adanya keterbatasan LPSK yang hanya dapat memberi perlindungan pada kasus pidana saja.

Rekonsiliasi disebut tak perlu, karena Pilpres seperti pertandingan tinju, ada yang menang dan yang kalah. 

Gugatan sengketa Pilpres 2019 tak hanya soal menang dan kalah, tapi juga menegakkan sendi-sendi bernegara.

Ketua Tim Kuasa Hukum Jokowi-Maruf Amin Yusril Ihza Mahendra mempersoalkan Ketua Majelis Hakim Konstitusi Anwar Usman yang mempersilakan BPN membaca gugatan perbaikan pada 10 Juni.

Ketua MK memastikan pihaknya tidak bisa diintervensi dalam memutus sengketa Pilpres 2019 dalam sidang PHPU hari ini.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku belum mengambil sikap terkait perubahan dokumen gugatan Pemilu 2019.