Indeks Sengketa Pilpres 2019

Din Syamsuddin mengatakan siapapun ormas yang berunjuk rasa itu haknya, mereka punya hak konstitusional, tidak ada yang boleh menghalangi, itu dijamin oleh konstitusi untuk bebas berpendapat dan itu sah-sah saja.

Bara Hasibuan menyatakan, PAN siap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Bila aksi massa berujung pada situasi yang menggangu keamanan maka pemerintah dapat melakukan pembatasan medsos. Namun, bila tidak terjadi apa-apa Moeldoko memastikan bahwa pembatasan media sosial tidak diperlukan.

Din Syamsuddin berharap putusan majelis hakim MK dalam perkara sengketa hasil Pilpres 2019 bisa memenuhi rasa keadilan. 

Aparat telah memetakan kelompok yang tak setuju dengan proses rekonsiliasi, termasuk dugaan ada teroris yang meneror saat aksi massa di MK.

Menurut Juru Bicara MK Fajar Laksono agenda besok adalah pengucapan putusan, dan tentu tidak ada interupsi.

Massa yang mendukung pengabulan permohonan oleh paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sudah memadati patung kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Massa aksi Tahlil Akbar 266 menuding ada kecurangan dalam Pilpres 2019, Tim Kampanye Nasional (TKN) percaya hakim MK tidak akan terpengaruh oleh siapa pun.

Orator massa Aksi Tahlil Akbar 266 sempat menyinggung nama Rizieq Shihab dan Bahar bin Smith di area sekitar Patung Kuda Arjuna Wiwaha, di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat hari ini.

Prabowo-Sandiaga memang ada di Indonesia saat putusan MK. Tapi mereka tidak akan datang ke lokasi. Kehadiran mereka penting untuk meredam kekecewaan para pendukungnya.

Polda Metro Jaya belum mengeluarkan izin aksi 'Halalbihalal 212 dan Tahlil Akbar 266' di kawasan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK).

MUI meminta masyarakat tenang menghadapi hasil putusan sengketa Pilpres 2019 di sidang MK yang berlangsung Kamis (27/6/2019).

Rencananya, keputusan hasil sidang sengketa Pilpres 2019 mulai dibacakan besok pukul 12.30 WIB.

Prabowo Subianto tidak akan hadir dalam sidang putusan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (27/6).

Personel TNI dan Polri tetap memitigasi potensi ancaman dan gangguan, seperti menyiagakan 47 ribu aparat untuk mengamankan lokasi sidang sengketa juga mengalihkan arus lalu lintas yang menuju ke kantor MK di Jalan Medan Merdeka Barat.

10 gabungan elemen masyarakat berencana melakukan aksi massa menjelang putusan sidang MK yang berlangsung besok.

Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) meminta para driver ojek online untuk tidak bergabung saat aksi massa pada pembacaan putusan sidang MK terkait gugatan Pilpres 2019, besok.

Polda Metro Jaya mengerahkan 1.290 personel dan kembali menutup ruas jalan di sekitar Gedung Mahkamah Konstitusi guna mengantisipasi aksi massa sebelum putusan sidang MK.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk memajukan sidang putusan Kamis (27/6/2019) pukul 12.30 WIB, TKN Jokowi-Ma'ruf optimistis gugatan BPN Prabowo-Sandi akan ditolak.

Hehamahua mengatakan aksi ini akan berakhir pukul 17.00 WIB, demi mematuhi aturan terkait batas waktu dalam kegiatan penyampaian aspirasi publik.