Indeks Ruu Terorisme

Wapres JK menilai perdebatan mengenai definisi dalam pembahasan RUU Terorisme tidak terlalu penting sehingga perlu segera diakhiri.

Wapres Jusuf Kalla mengatakan, pada masa sebelum Reformasi, TNI dan Polri pernah ada dalam satu lembaga bernama ABRI.

Densus 88 dianggap jadi satu-satunya pihak yang tidak setuju dengan definisi terorisme.

"Makanya kami heran kalau kemudian dalam rapat itu pihak Densus menolak. Ada apa?" kata Syafii.

Pansus akan menggelar rapat pembahasan lanjutan pada Rabu (23/5/2018) dengan agenda membahas definisi terorisme.

Muhammadiyah mengusulkan status kelembagaan BNPT berubah menjadi komisi yang melibatkan unsur Polri, TNI, tokoh masyarakat dan agama serta akademisi.

RUU Terorisme mengatur bahwa teknis pelibatan TNI dalam penindakan kejahatan teror akan diatur dalam peraturan turunan berupa PP dan Perpres.

Penahanan untuk penyidikan bagi terduga teroris bisa dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Keterlibatan TNI dalam operasi kontraterorisme memberikan manfaat taktik sekaligus membuka celah pelanggaran hak-hak sipil dan mengundang balas dendam teroris.

"Sebetulnya soal peran serta TNI turut serta mencegah dan menanggulangi masalah terorisme itu sudah muncul."

Pandangan mengesampingkan HAM dinilai kurang tepat dalam pemberantasan teroris.

Menurut KontraS, RUU Terorisme lebih berfokus pada penindakan daripada pencegahan.

Syafii menegaskan, apabila definisi terorisme tidak ditambahkan unsur tujuan politik dan ancaman keamanan negara, maka tak akan berbeda dengan tindak kriminal biasa.

"Kegiatan itu sekaligus untuk mencegah adanya pelaku terorisme."

"Saya mengenakan pakaian hitam-hitam ini bukan tanpa makna."

Pemerintah sebaiknya tidak terburu-buru mengaktifkan lagi Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI dalam memberantas terorisme.

"Kita berharap bahwa DPR dan pemerintah fokus pada revisi Undang-Undang Antiterorisme," Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Robikin Emhas.

TNI merupakan tentara rakyat dan bagian dari rakyat sehingga harus dilibatkan dalam pemberantasan terorisme.

Jika pasal Guantanamo dihidupkan lagi akan membuat pembahasan RUU Terorisme menjadi molor karena harus merombak pasal-pasal yang lain juga.

Menurut Fadli, UU Terorisme sudah ada sejak tahun 2003 dan telah memberikan kewenangan kepada kepolisian dan BNPT untuk memberantas terorisme.