Indeks Ruu Pesantren

Ditjen Pesantren akan kelola 341.565 lembaga dengan 12,6 juta santri di Indonesia.

Kamaruddin memastikan proses pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren saat ini terus berjalan.

Pemerintah sama sekali belum mengeluarkan aturan turunan dari UU Pesantren sejak disahkan DPR RI pada September 2019 lalu.

Ma’ruf Amin mendorong agar pesantren mencetak “Santri Gus Iwan” yakni bagus, pintar mengaji, dan usahawan.

DPR RI mengabaikan saran dari Presiden Jokowi untuk menunda pengesahan RUU Pemasyarakatan.

Komisi VIII akan mengundang pimpinan organisasi masyarakat Islam untuk menampung masukan-masukan RUU Pesantren ini.

Menurut Roziki, RUU Pesantren harus mengakomodir sumber pendanaan yang berasal dari APBN ataupun APBD.

Jokowi serius menggarap suara NU selama kampanye Pilpres 2019. Bagaimana pandangan kalangan pesantren?

Said menegaskan, perhatian pemerintah hanya diberikan melalui satu direktorat di Kementerian Agama dan itu belum cukup. Ke depannya, Said meminta ada menteri yang khusus membidangi perihal pesantren.

Menag mendesak DPR agar segera mengesahkan RUU Pesantren sebelum masa kerja DPR habis pada September 2019.

Ma'ruf mendukung diberlakukannya Undang-Undang Pondok Pesantren yang saat ini rancangannya masih di bahas di DPR RI.

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj menegaskan pesantren harus tetap independen meskipun nanti RUU Pesantren sudah disahkan. 

Jokowi melihat selama ini pesantren tidak memiliki payung hukum yang jelas.

Akreditasi dilakukan bukan terhadap pondok pesantren tetapi terhadap pendidikan kesetaraan yang ada di pondok pesantren.

YLBHI pun menilai RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan berbahaya. Negara bisa terlalu jauh mengurusi hal privat.

Komisi VII DPR RI menyampaikan bahwa RUU Pesantren yang menuai kritik dari PGI masih dalam tahap inisiatif.

"Justru RUU ini berpotensi menjadi pintu masuk menghambat keberagaman di Indonesia," ujar Asfinawati.

Pasal yang mengatur soal katekisasi dan sekolah minggu dalam RUU Pesantren dinilai keliru dan tak sesuai dengan kondisi lapangan.

PGI menilai, aturan yang tertulis dalam pasal tersebut kurang memahami maksud dari sekolah minggu dan kaketisasi karena menyamakannya dengan pendidikan pesantren.