Indeks Ruu Minerba

Budi Arie menilai, revisi UU Minerba bisa meningkatkan kapasitas usaha koperasi serta kesejahteraan anggota dan masyarakat setempat.

Bahlil mengatakan, pemerintah memberi ruang kepada UMKM atau koperasi mengelola tambang agar bisa meningkatkan taraf hidup dalam 4-5 tahun.

Bahlil mengatakan, dengan modal awal Rp10 miliar, UMKM dapat meraih pendapatan hingga Rp50 miliar bahkan lebih.

DIM RUU Minerba juga membahas entitas mana saja yang mendapatkan prioritas izin tambang.

DPR RI tancap gas membahas RUU Minerba usai pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Setelah DIM diserahkan, pemerintah dan Baleg DPR RI akan membahas bersama RUU Minerba.

Lucas Donny Setijadji menilai peran perguruan tinggi adalah mencetak SDM berkualitas, bukan mengelola tambang seperti perusahaan tambang pada umumnya.

Rencana izin kelola tambang mencuat usai DPR RI memberi ruang bagi pemerintah untuk memberikan WIUPK ke perguruan tinggi dan UKM.

Pemerintah akan menyusun daftar inventarisasi masalah (DIM) RUU Minerba untuk nantinya diserahkan ke DPR.

Puan Maharani mengatakan belum ada hasil dari pembahasan RUU Minerba yang dilakukan Baleg DPR RI saat reses.

RUU Minerba yang akan disahkan menjadi UU dikritisi karena menjadikan kewajiban perusahaan atas lubang bekas tambang menjadi relatif kurang tegas dibanding UU Nomor 4 Tahun 2009.

RUU Minerba yang resmi disahkan menjadi UU setelah dibahas kilat di DPR, menuai banyak protes dan dinilai menguntungkan korporasi tambang serta tidak mengakomodir aspirasi rakyat.

Rapat paripurna DPR mengesahkan RUU Minerba menjadi UU meski banyak penolakan dari sejumlah kalangan, termasul Fraksi Demokrat di DPR RI.

Koalisi masyarakat sipil yang tergabung dalam #BersihkanIndonesia mengkritik RUU Minerba,

Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan industri batu bara tengah menghadapi tekanan yang hebat.

Ketua Panja RUU Minerba Bambang Wuryanto menantang para penolak peraturan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dengan dalih situasi pandemi corona COVID-19, Demokrat tak setuju pembahasan RUU Minerba dilanjutkan ke tingkat selanjutnya.

Panja RUU Minerba dibentuk DPR bersama pemerintah 13 Februari 2020 dan kini sudah rampung dibahas bahkan siap disahkan menjadi undang-undang.

Pembentukan panja ini menjadi awal dimulainya pembahasan RUU Minerba antara pemerintah dengan DPR yang sempat tertunda oleh DPR periode 2014-2019.

Baleg DPR RI dan pemerintah sepakat 50 RUU masuk dalam Prolegnas 2020, termasuk RUU PKS, RKUHP, dan RUU Kemasyarakatan.