PKS mempersoalkan bunyi Pasal 10 pada ayat 2 dalam draft RUU DKJ, yakni gubernur dan wakil gubernur ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden.
Rapat Paripurna DPR RI menyepakati RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak sebagai usul inisiatif DPR RI & siap dilakukan pembahasan melibatkan pengusaha & pekerja.