Indeks Reformasi Tni

Herlambang menilai peradilan militer selama ini cenderung tidak transparan dan kerap menutup-nutupi pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit.

Koalisi melihat upaya penguatan militer lewat keterlibatan prajurit aktif dalam jabatan sipil dan proyek strategis pemerintah yang tidak memiliki relevansi.

Ikhsan menilai, kebijakan tersebut berpotensi upaya rekonsolidasi militerisme struktural di Indonesia dan langkah mundur dari semangat reformasi 1998.

Imparsial menilai satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan kemunduran reformasi TNI dan memperkuat militerisme di ranah sipil serta pemerintahan.

Jika tentara belum sejahtera, solusinya adalah mekanisme anggaran, bukan melegitimasi mereka berbisnis.

Perubahan struktur Seskab dari setingkat menteri jadi di bawah Mensesneg tidak membuatnya masuk dalam jabatan sipil yang dapat diduduki prajurit TNI aktif.

Revisi UU TNI mestinya juga mengagendakan pembahasan sejumlah hal krusial selain menyangkut dua pasal tersebut.

Menurut M. Isnur, setiap terjadi bentrok antara TNI vs Polri, penyelesaiannya hanya selebratif, yakni sekadar poco-poco, foto bersama, dan pernyataan damai.

Jokowi dinilai belum mendapat informasi penuh soal polemik komcad sehingga ia meresmikannya meski UU PSDN masih diuji materi di MK.

Direktur Eksekutif Imparsial Gufron Mabruri mengkritik TNI makin sering terlibat urusan sipil.

Hantu PKI tidak benar-benar hilang dari politik Indonesia. Pemerintah tak pernah serius menyelesaikan "utang sejarah" itu.

Era Reformasi mendorong Polri keluar dari ABRI dengan harapan mampu meningkatkan profesionalitas. Setelah 21 tahun, apakah harapan itu telah terwujud?

Presiden Jokowi klaim negara telah berusaha mentransformasi organisasi TNI dengan baik setelah memasuki masa reformasi.

Diandra menyayangkan Jokowi dan Prabowo tidak membahas bahkan menyingung reformasi UU TNI dalam Debat Pilpres ke-4. 

Masih ditemukan beberapa masalah mendasar terkait relasi antara militer dan politik sipil yang membuat reformasi di tubuh TNI tak berjalan total.

Soal razia buku kiri oleh aparat militer, Agus Widjojo bilang TNI melintasi batas kewenangan TNI. "Itu menakutkan," katanya.

Imparsial mengkritik keras rencana Presiden Jokowi dan Panglima TNI Hadi Tjahjanto mempekerjakan perwira TNI aktif di kementerian dan lembaga negara.

Rencana distribusi TNI ke kementerian memunculkan kekhawatiran atas kebangkitan orde baru (orba), karena lekat dengan konsep dwifungsi ABRI yang kini bisa jadi multifungsi TNI.

Pada Era Joko Widodo, tentara banyak dilibatkan untuk urusan sipil, dari mencetak sawah, agen antihoaks, hingga fasilitator pascabencana.

Opsi pensiun dini bagi perwira butuh nyali yang kuat, bahkan mungkin lebih kuat ketimbang operasi di medan tempur.