Indeks Rapbn 2017

DPR RI telah menyetujui ruu tentang Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan APBN menjadi UU.

Menurut sejumlah anggota dewan, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen bisa jadi sulit tercapai. Untuk tahun ini saja, pemerintah hanya mampu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di angka 5,17 persen.

Tercatat ada 21 BUMN yang belum menyetor dividen atau keuntungannya kepada negara karena diproyeksikan mengalami kerugian berulang hingga akhir tahun.

Pemerintah mencantumkan perubahan pagu belanja subsidi energi dalam RAPBNP 2017 saat pembahasan dengan DPR RI.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan defisit anggaran akan melebar, dari target dalam APBN 2017 sebesar 2,41 persen menjadi 2,6 persen terhadap PDB.

Akhir tahun 2016, Indeks Harga Saham Gabungan ditutup pada angka 5.296. Tahun ini, ia diprediksi menyentuh level 6.000.

Persoalan utang pemerintah jadi isu yang sensitif bagi suatu pemerintahan yang berkuasa. Padahal jumlah utang yang terjadi sekarang bagian dari rangkaian panjang masa lalu, yang tak terpisahkan dari pemerintahan sebelumnya.

Sri Mulyani menyatakan asumsi dasar ekonomi makro dalam APBN 2017 yaitu pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen, tingkat inflasi empat persen dan APBN 2017 masih dirancang untuk memulihkan ekonomi Indonesia saat ini.

Komisi XI menyetujui pagu anggaran Kemenkeu pada RAPBN 2017 sebesar Rp40,77 triliun.

DPR beserta Menteri Pertahanan dan Jenderal TNI kembali membahas rencana anggaran APBN 2017 untuk Kementerian Pertahanan dan TNI. Anggaran sebesar Rp104 triliun dinilai jauh lebih rendah dari wacana pemerintah.

Jatah pagu anggaran untuk Kementerian Perindustrian (Kemenprin) di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2017 kepada Komisi VI DPR RI senilai Rp3,16 Triliun. Alokasi terbesar akan dialirkan untuk Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kemenprin oleh Sekretariat Jenderal (Setjen) Lemenprin sebesar Rp 976,7 miliar.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI Samsul Hidayat menilai Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017 yang disampaikan Presiden cukup terarah, hal ini akan menjaga kepercayaan investor terhadap industri pasar modal.

Berikut nama Kementerian / Lembaga penerima anggaran terbesar dalam RAPBN 2017.

Pemerintah telah menargetkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam RAPBN 2017 sebesar Rp760 triliun. Meski lebih rendah dari anggaran tahun sebelumnya, pemerintah optimis mengembangkan dan mengoptimalkan pembiayaan kreatif dan inovatif.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritisi proyeksi pembangunan pemerintah yang lebih menekankan pada pembangunan infrastruktur. Untuk itu, ia menyarankan agar pemerintah menggerakkan pembangunan ekonomi kerakyatan.

Pemerintah menganggarkan dana belanja negara dalam RAPBN tahun 2017 sebesar Rp2.070,5 triliun, yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.310,4 triliun dan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp760 triliun.

Presiden Jokowi sebut Defisit anggaran RAPBN 2017 ditargetkan sebesar Rp332,8 triliun atau 2,41 persen dari PDB, dalam pidato kenegaraan dalam Sidang Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (26/8/2016). Jokowi juga menyebutkan enam asumsi dasar ekonomi makro 2017.

Target pendapatan pada RAPBN 2017 sebesar Rp1.737,6 triliun dan penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp1.495,9 triliun.