tirto.id - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta pemerintah untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan bila ingin mencapai target-target asumsi makro dalam Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2017.
"Apabila pemerintah ingin mengejar target, pembangunan harus berpusat pada rakyatnya," kata Fadli Zon ditemui selepas acara penyampaian keterangan pemerintah atas RAPBN 2017 beserta Nota Keuangannya di Gedung MPR/DPR/DPD RI Senayan Jakarta, Selasa (16/8/2016).
Menurut dia, fokus pada pembangunan ekonomi kerakyatan tersebut akan membuat rakyat memiliki kekuatan ekonomi, pendapatan, dan daya beli.
Fadli juga mengkritisi proyeksi pembangunan pemerintah yang lebih menekankan pada pembangunan infrastruktur.
"Infrastruktur bukan rakyat, infrastruktur itu benda. Orientasi pembangunan seharusnya people centered development. Lapangan pekerjaan, sektor pertanian, sektor perikanan, dan UMKM dan koperasi yang harus diperkuat," kata Fadli.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam pidato penyampaian RAPBN 2017 menyatakan pemerintah akan merumuskan kebijakan strategis meningkatkan belanja produktif untuk pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah.
Pemerintah menilai pembangunan infrastruktur diperlukan untuk memperbaiki kualitas pembangunan dan terwujudnya kedaulatan pangan.
Fadli berpendapat pemerintah selama ini menganggap infrastruktur seolah-olah hanya terkait dengan pembangunan jembatan dan jalan saja.
"Ini menurut saya terjadi pengecilan definisi terhadap infrastruktur. Itu tidak ada dampaknya pada ekonomi rakyat. Yang diuntungkan dalam pembangunan infrastruktur semacam itu adalah industri otomotif, kapal besar, dan perusahaan multinasional. Rakyat tetap susah," kata dia.
Penulis: Yuliana Ratnasari
Editor: Yuliana Ratnasari
