tirto.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan defisit anggaran akan melebar, dari target dalam APBN 2017 sebesar 2,41 persen terhadap PDB, menjadi 2,6 persen terhadap PDB, karena adanya tambahan belanja prioritas.
"Mungkin kami akan menaikkan defisit menjadi 2,6 persen, atau bahkan slightly di atas itu," kata Sri Mulyani dalam diskusi dengan wartawan di Jakarta, Senin (19/6/2017).
Ia mengatakan pelebaran defisit anggaran tersebut akan masuk dalam target RAPBN-P 2017 setelah menghitung potensi tambahan belanja mendesak dan beban subsidi energi.
Pelebaran defisit anggaran itu, kata dia, telah mempertimbangkan potensi penurunan (shortfall) penerimaan perpajakan hingga Rp50 triliun dan tambahan belanja sebesar Rp10 triliun.
"Kita mendeteksi penerimaan perpajakan ada potensi shortfall Rp50 triliun. Kalau dari sisi belanja negara, kami akan melihat kenaikan sampai Rp10 triliun. Total termasuk pergeseran belanja barang ke belanja modal," ujarnya.
Dengan adanya pelebaran defisit anggaran itu, tambah Sri Mulyani, maka terdapat tambahan pembiayaan untuk menutup defisit fiskal hingga mencapai Rp37 triliun-Rp40 triliun.
"Dari sisi defisit Rp330 triliun, naik menjadi Rp367 triliun atau Rp370 triliun. Tambahan sekitar Rp37 triliun-Rp40 triliun. Kita finalkan ini setelah mendapatkan penghitungan dari kementerian lembaga dan yang paling banyak bergerak adalah subsidi," ujarnya.
Terkait RAPBN-P 2017, Sri Mulyani mengatakan beberapa asumsi makro akan mengalami perubahan dari asumsi APBN 2017, seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan harga ICP minyak.
"Beberapa asumsi makro mengalami perubahan, pertumbuhan agak sedikit lebih baik dari 5,1 persen. Harga minyak agak melemah lagi. Kita akan finalkan dalam satu minggu ini," ujarnya.
Selain itu, beberapa tambahan belanja ikut masuk dalam RAPBN-P 2017 yaitu pembiayaan untuk penyelenggaraan Asian Games 2018, proses sertifikasi tanah dan persiapan untuk pemilihan umum kepala daerah.
"Beberapa pos belanja harus kita akomodasi dan tidak mungkin tanpa adanya APBN-P. Termasuk infrastruktur proyek yang minta didanai untuk pengadaan tanah," kata Sri Mulyani.
Menurut rencana, pembicaraan RAPBN-P 2017 antara pemerintah dengan DPR RI akan dimulai pada masa sidang DPR RI awal Juli 2017.
Penulis: Maya Saputri
Editor: Maya Saputri
