Indeks Rancangan Kuhp
DPR Desak Pemerintah Sepakati Hapus Sejumlah Pasal dalam RKUHP
Komisi III DPR RI mendesak Kemenkumham akan membahas sejumlah isu krusial yang ditengarai mengancam proses berdemokrasi di Indonesia di RKUHP.
DPR Desak Pemerintah Segera Sahkan RKUHP Sebelum Akhir 2022
Komisi III DPR RI masih melakukan harmonisasi dengan pemerintah terkait draf RKUHP yang diharapkan selesai di akhir tahun 2022 ini.
Sosialisasi RKUHP oleh Pemerintah Jalan Terus Meski Dapat Penolakan
Pemerintah akan tetap melanjutkan proses sosialisasi RKUHP ke publik sebagai bentuk upaya menuju pengesahan.
Draf RKUHP: Pawai & Demo di Jalan Tanpa Izin Bisa Dipenjara 6 Bulan
Dalam draf final RKUHP, turut diatur pemidanaan terhadap masyarakat yang menggelar pawai, demonstrasi maupun unjuk rasa di jalan umum.
Aliansi Desak Pemerintah & DPR Bahas Draf RKUHP Secara Transparan
Pemerintah & DPR berkewajiban untuk menjamin setiap penyusunan RKUHP secara transparan dengan membuka draf pembahasan ke publik.
AJI Tolak Isi Pasal RKUHP Berpotensi Ancam Kebebasan Pers
Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Abdul Manan, menegaskan pihaknya menolak pada Rancangan KUHP yang bisa menghambat kerja jurnalistik saat menyampaikan berita.
Panja RKUHP Tetap Pertahankan Pasal Penghinaan Presiden
Anggota Panja RKHUP, Arsul Sani menyebut pasal penghinaan presiden sulit dihapus.
Koalisi Sipil Kritisi Pasal Penistaan Agama RKUHP yang Multitafsir
Koalisi Advokasi Kemerdekaan Beragama atau Berkeyakinan mempersoalkan sejumlah pasal yang terdapat dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).