Indeks Puan Maharani

Puan memastikan pihak-pihak terkait dari dalam negeri terus menyalurkan bantuan untuk penanganan bencana kepada lokasi-lokasi terdampak.

Puan Maharani mengajak seluruh pihak untuk fokus menangani bencana yang tengah terjadi.

Suharyanto sebelumnya menyebutkan situasi bencana tak mencekam seperti yang ditunjukkan di media sosial.

Puan Maharani menekankan korban tidak boleh dibiarkan menunggu bantuan selama berhari-hari.

Puan memastikan DPR akan berkoordinasi lintas komisi demi memastikan kejadian Alvaro tak terulang dan menekankan pemerintah ikut terlibat di kasus Alvaro.

Narasi yang beredar di media sosial tidak bedasar dan merupakan isu hoaks yang telah muncul dalam beberapa bulan terakhir.

Puan Maharani mengingatkan agar Adies Kadir dan Uya Kuya harus lebih berhati-hati dalam bersikap dan bertutur kata.

Puan Maharani menyatakan tak sembarang orang boleh masuk Gedung DPR RI di Senayan, Jakarta.

Menurut Puan, partisipasi bermakna dari masyarakat sangat penting untuk mendukung pembahasan RUU tersebut agar tidak tumpang-tindih.

Dasco mengatakan dana reses anggota dewan berkurang menjadi Rp500 juta dari semula Rp702 juta usai MKD pangkas titik reses.

Puan Maharani memastikan akan membahas putusan MKD tersebut dengan pimpinan DPR RI lainnya.

Tirto tak menjumpai adanya sumber resmi maupun laporan kredibel yang mengonfirmasi klaim.

Puan Maharani meminta pemerintah tidak terlalu tergesa-gesa dalam mengusulkan sosok jadi pahlawan nasional, misalnya Soeharto.

Puan menyebut putusan MK akan menjadi atensi oleh DPR dan akan dibahas di komisi DPR RI yang relevan untuk membahas putusan MK itu.

DPR RI sebagai pihak legislatif akan menghargai proses hukum yang dihadapi Gubernur Riau, Abdul Wahid.

Pelantikan tersebut dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam rapat paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026.

Puan juga menegaskan bahwa suara rakyat bukan sekadar aspirasi, tetapi juga amanah yang harus diperjuangkan.

Puan Maharani berharap tidak ada tumpang tindih kewenangan antara BP BUMN dengan Danantara.

Puan Maharani mengatakan DPR masih memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi program MBG secara total.

Puan Maharani meminta memperhatikan dasar hukum pemberian fasilitas tunjangan pensiun seumur hidup anggota DPR.