Indeks Puan Maharani

Puan menyebut putusan MK akan menjadi atensi oleh DPR dan akan dibahas di komisi DPR RI yang relevan untuk membahas putusan MK itu.

DPR RI sebagai pihak legislatif akan menghargai proses hukum yang dihadapi Gubernur Riau, Abdul Wahid.

Pelantikan tersebut dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam rapat paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025-2026.

Puan juga menegaskan bahwa suara rakyat bukan sekadar aspirasi, tetapi juga amanah yang harus diperjuangkan.

Puan Maharani berharap tidak ada tumpang tindih kewenangan antara BP BUMN dengan Danantara.

Puan Maharani mengatakan DPR masih memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi program MBG secara total.

Puan Maharani meminta memperhatikan dasar hukum pemberian fasilitas tunjangan pensiun seumur hidup anggota DPR.

Saan Mustopa mendesak agar penanganan insiden itu segera dilakukan agar tidak merambat ke bangunan lain di IKN.

Puan menginginkan adanya payung hukum tersebut tak ada lagi masalah keracunan karena menyantap menu MBG.

Puan memastikan seluruh anggota dewan menjadikan setiap kritik sebagai masukan untuk menyempurnakan diri lebih baik lagi dalam memenuhi amanah rakyat.

Puan menegaskan peristiwa ini menjadi peringatan keras untuk pemerintah soal standar keselamatan bangunan fasilitas keagamaan dan pendidikan RI.

Puan mengajak semua pihak untuk lebih bekerja bersama-sama dalam membangun bangsa dan negara dengan bergotong-royon daripada bicara 2 periode.

Puan Maharani menyatakan pihaknya akan meninjau dapur makan bergizi gratis (MBG) buntut maraknya kasus keracunan.

Narasi yang beredar di media sosial tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Keterangan dalam unggahan itu tak menyertakan bukti apapun.

Pidato Presiden Prabowo yang mendapatkan urutan ketiga dalam forum internasional itu memberikan kebanggaan bagi Indonesia.

Puan Maharani memandang penjagaan ketat TNI di DPR merupakan hal wajar, sebab merupakan objek vital.

Puan mengatakan, kehadiran Prabowo di Sidang Umum PBB merupakan momen yang paling ditunggu-tunggu dalam 10 tahun terakhir karena Indonesia kerap absen.

Puan mengaku belum mendengar alasan penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi ibu kota politik di tahun 2028 dan akan melihat isi kajiannya.

Puan Maharani mempersilakan bagi siapa pun yang ingin menggelar aksi, asalkan tidak merusak fasilitas umum.

Puan mengingatkan bahwa banjir Bali tidak hanya mengakibatkan kerugian ekonomi bagi masyarakat, tetapi juga mempengaruhi citra Indonesia di tingkat global.