Indeks Proyek Meikarta

Hari ini, Jumat (26/10/2018) KPK memanggil dua orang pejabat pemerintah di Kabupaten Bekasi untuk diperiksa sebagai saksi kasus suap Meikarta.

Megaproyek Meikarta tidak masuk dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Bekasi.

Proyek konstruksi Meikarta tetap berjalan di lahan yang diklaim beres izinnnya. Di lahan tanpa izin, dihentikan.

Skema investasi Meikarta yang berbelit diduga demi mengamankan Lippo bila megaproyek itu sewaktu-waktu tersandung perkara.

PT Mahkota Sentosa Utama berharap megaproyek Meikarta diteruskan sejalan proses hukum kasus suap ditangani KPK.

Kuasa hukum non-litigasi PT MSU, Denny Indrayana, ternyata sudah mengundurkan diri sebagai pengajar di UGM sejak September 2018.

Penggunaan sejumlah kode dan keterlibatan sejumlah kepala dinas dalam kasus Meikarta mengindikasikan kasus ini dirancang terorganisir.

Saksi yang dipanggil di antaranya adalah kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Jawa Barat, pihak swasta, dan sejumlah PNS di Kabupaten Bekasi.

"Nanti kita cek apakah kalau dari sisi kebijakan ada pelanggaran," kata Khalawi.

Neneg diperiksa sebagai saksi untuk tersangka kasus suap Meikarta.

KPK tak menemukan satu pun benda-benda yang terkait tentang perkara proyek Meikarta dalam penggeledahan di rumah James Riady.

Hibnu mengatakan James bisa saja jadi tersangka KPK dengan syarat KPK menemukan minimal 2 alat bukti permulaan yang cukup.

"Saya enggak pernah promosikan," kata Zulkifli Hasan.

KPK menduga terdapat alat bukti tindak pidana suap dari Direktur Operasional Lippo Billy Sindoro ke Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin terkait dengan proyek Meikarta.

Sekjen PSI mengatakan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan juga gencar mempromosikan proyek Meikarta.

"Atas keterangan yang bijak dan baik tersebut, PT MSU sangat berterima kasih. Dengan demikian, kami dapat meneruskan pembangunan yang telah dan masih berjalan"

Wakil Ketua KPK: Keterkaitan sejumlah
dinas dalam proses perizinan
karena proyek cukup kompleks.

Para konsumen Meikarta mengeluhkan sulitnya pengembalian dana (refund) yang sudah mereka setorkan.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menegaskan mengenai nasib konsumen Meikarta bukan menjadi persoalan KPK, karena berbeda ranah hukum penanganan perkaranya.

Dalam kasus ini KPK sudah menetapkan 9 orang tersangka salah satunya Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin.