tirto.id - Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni tak sepakat bila Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dengan kasus suap Meikarta yang menjerat Bupati Bekasi, Neneng Hassanah dan Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro.
"Terlalu tendensius menurut saya. Terlalu konspiratif menghubungkan antara tertangkapnya bupati Bekasi dengan beberapa orang dari Meikarta dengan kehadiran Pak Luhut pada sisi lain, lalu jumping mempertanyakan elektabilitas Pak Jokowi gitu," kata Raja kepada Tirto, Kamis (18/10/2018) malam.
Menurut Raja, kehadiran Luhut meresmikan proyek Meikarta adalah hal yang lumrah. Justru, menurutnya, Ketua MPR cum Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan lebih gencar mempromosikan proyek tersebut.
"Kenapa enggak menyinggung Zulkifli juga. Dia sudah kayak sales. Gencar promosi ke mana-mana," kata Raja.
Zulikfli memang gencar memuji proyek Meikarta. Salah satunya pada 30 September 2017 lalu, usai mengunjungi proyek bermasalah itu.
Saat itu, Zulkifli meminta publik tak cepat berkomentar miring terhadap proyek Meikarta sebelum menyaksikan prosesnya dari dekat. Ia pun menyatakan, "saya telah melihat berbagai kawasan permukiman di wilayah Jakarta, Jawa Barat maupun Jawa Tengah-Jawa Timur. Saya kira tidak menemukan rancangan perumahan yang lebih baik dari Meikarta."
Lebih lanjut, Raja kembali menegaskan, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf Amin telah mengambil sikap mencopot Neneng sebagai Tim Kampanye Daerah (TKD) dan mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut kasus ini sampai tuntas.
"Usut sampai tuntas siapapun orang yang terlibat dalam sengkarut korupsi semacam itu, dihukum seberat-beratnya sesuai perundang-undangan yang ada," kata Raja.
Sebelumnya, muncul pemberitaan atas pernyataan Wakil Ketua Umum Gerindra, Ferry Juliantono yang meminta Luhut turut bertanggungjawab atas kasus korupsi suap proyek Meikarta.
"Apa tanggungjawab Pak Luhut Binsar Pandjaitan yang ikut meresmikan proyek ini? Di mana pertanggungjawaban morilnya Luhut sebagai menteri perwakilan pemerintah yang ikut meresmikan?" kata Ferry kepada reporter Tirto, Kamis (18/10/2018).
Menurut Ferry, sebagai menteri, dengan data-data dan akses yang dimilikinya semestinya Luhut sudah tahu bahwa proyek Meikarta bermasalah. Apalagi dalam prosesnya sudah banyak media yang menyoroti peluang permasalahannya.
"Kenapa sampai harus ada upaya gratifikasi itu? Pasti ada yang enggak beres dalam proses perizinannya. Kenapa kemudian itu diresmikan?" kata Ferry.
Sikap Luhut yang tetap meresmikan Meikarta, menurut Ferry, juga wujud kalau pemerintahan kali ini ugal-ugalan. Sebab, tetap meresmikan proyek yang terbukti bermasalah secara aturan.
Lagipula, kata Ferry, bukan kali ini saja Luhut menabrak aturan, tapi juga pada proyek reklamasi Teluk Jakarta yang masih terkendala izin kementerian KLHK dan masih tersandung dugaan korupsi suap perizinannya.
"Begini kok disebut ugal-ugalan enggak mau. Enggak tahu malu, kan," kata Ferry.
Namun, pemberitaan tersebut luput menyinggung soal Zulkifli yang juga turut menyemarakkan pembangunan Meikarta.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Alexander Haryanto
