Indeks Protokol Kesehatan

Hotel akan jadi tempat isolasi pasien Covid dan dibiayai negara. Jika tak dipersiapkan matang, ini berpotensi jadi klaster baru.

Tempat berkumpulnya anak muda menjadi penyumbang lonjakan kasus COVID-19 di Yogyakarta.

Polda Metro Jaya mengerahkan penegak disiplin berbasis komunitas, salah satunya komunitas ojek online.

Pilkada 2020 tetap digelar. Aktivis menilai ini adalah wajah sesungguhnya dari oligarki dan upaya mereka melanggengkan politik dinasti.

KPU mengizinkan konser musik saat kampanye Pilkada 2020. Ini sama saja 'mengundang' virus Corona yang sudah sangat tinggi.

Klaster perkantoran terbanyak ternyata di Kementerian Kesehatan, yang semestinya jadi garda terdepan dan contoh penerapan protokol kesehatan.

Beberapa perusahaan masih membandel saat PSBB DKI. Mereka tetap mewajibkan pekerja masuk, juga mengelabui petugas.

Apakah kita perlu memakai masker saat berada di dalam mobil pribadi?

Sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan dijatuhkan semaunya oleh aparat. Beberapa di antaranya dinilai berlebihan dan perlu dievaluasi.

Aparat yang melakukan operasi yustisi diizinkan masuk hingga ruangan kantor untuk mengawasi protokol kesehatan.

Sebagian besar pelanggar tidak mengenakan masker saat terjaring operasi protokol kesehatan.

Alih-alih mendisiplinkan masyarakat, pelibatan ormas justru rawan memicu konflik. Selain itu, tak ada jaminan mereka tak melakukan kekerasan.

Masih banyak orang yang melanggar protokol kesehatan termasuk tak menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah.

Tokoh agama hingga budayawan akan diajak terlibat penegakkan protokol kesehatan.

Wakapolri Gatot Edy menganggap preman sebagai pemimpin komunitas di masyarakat yang bisa diajak menyadarkan warga patuh pada protokol kesehatan COVID-19.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengklaim akan tetap beroperasi dengan protokol kesehatan yang ketat bila Jakarta kembali menerapkan PSBB.

Pelibatan preman dalam penegakkan protokol kesehatan justru berpotensi melegitimasi tindakan untuk melanggar hukum.  

Pelibatan preman pasar untuk mengawasi protokol kesehatan dinilai tak efektif dan justru mengintimidasi pedagang.

PSBB Anies terlambat karena kecenderungan peningkatan itu sudah terjadi pada Agustus. Tapi toh kebijakan ini tetap harus dilakukan dan dibenahi.

Wakapolri menjamin preman-preman pasar akan tetap mengedepankan cara humanis dalam mendisiplinkan warga terhadap protokol kesehatan.