Indeks Ppkm Level 1

Muhadjir meminta masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan kendati pada Nataru 2022 sudah tidak ada lagi beragam pembatasan.

Polri akan menerjunkan 166 ribu personel dalam Operasi Lilin 2022 atau pengamanan rangkaian Nataru. Masyarakat diimbau tetap tertib.

Menko PMK Muhadjir Effendy memastikan tidak ada pembatasan kegiatan saat perayaan Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

PPKM Level 1 di Jawa-Bali maupun luar Jawa-Bali diperpanjang mulai 6 Desember 2022 hingga 9 Januari 2022.

Perpanjangan PPKM Level 1 Jawa-Bali berlaku mulai 22 November hingga 5 Desember 2022.

Perpanjangan PPKM tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 45 dan 46 Tahun 2022.

Perpanjangan PPKM ini tertuang dalam Inmendagri Nomor 42 Tahun 2022 untuk Jawa-Bali dan Inmendagri Nomor 43 Tahun 2022 untuk luar Jawa-Bali.

PKM di Jawa-Bali diperpanjang mulai hari ini, 16 Agustus hingga 29 Agustus 2022 dengan status level 1 di seluruh daerah.

PPKM Jawa-Bali diperpanjang mulai 2 sampai 15 Agustus 2022 dan luar Jawa Bali sampai 5 September 2022.

Pemerintah beralasan Jabodetabek sudah melewati puncak kasus COVID-19 akibat penularan subvarian Omicron BA.4 dan BA.5.

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) se-Indonesia diperpanjang mulai 7 Juni hingga 4 Juli 2022.

Tempat ibadah yang berada kawasan Level 2, kegiatan peribadatan berjemaah dibatasi hingga 75 persen dari kapasitas, dan Level 3 maksimal 50 persen.

Berikut daftar daerah PPKM level 1, 2, 3 di Jawa-Bali sampai 4 April 2022 dan aturan terbaru dalam Inmendagri 18/2022.

Menko Perekonomian Airlangga mengatakan NTB berada dalam PPKM Level 1 karena tingginya angka vaksinasi di wilayah tersebut.

Berikut ini aturan PPKM Level 1 Jawa-Bali berdasarkan isi Inmendagri Nomor 60 Tahun 2021 yang berlaku pada 16-29 November mendatang.

MRT Jakarta beroperasi hingga pukul 22.30 usai DKI masuk PPKM Level 1. Namun penumpang harus vaksin minimal dosis pertama.

PPKM di luar Jawa-Bali diperpanjang hingga tiga pekan ke depan, ada 18 daerah yang menerapkan PPKM level 1.

Gubernur Khofifah mengatakan hal itu berdasarkan hasil asesmen dari Kemenkes soal situasi COVID-19 di Jatim.

Status PPKM level 1 bukan berarti membuat pemerintah dan masyarakatnya menjadi lalai.