Indeks Ppdb 2018

Sistem zonasi banyak dikritik salah satunya karena tidak seimbangnya daya tampung sekolah dengan jumlah siswa.

"Posko pengaduan ini akan kami buka hingga selesai jadwal pendaftaran ulang," kata Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY

Bamsoet menilai sinyalemen cukup banyak dari praktik yang tidak adil ini menunjukkan proses PPDB 2018 masih jauh dari transparan.

"Permendikbud 14/2018 tentang PPDB yang tujuan utamanya untuk pemerataan dan meminimalisir mobilitas siswa ke sekolah tertentu, masih memiliki kelemahan."

Pemprov diharap bisa menyampaikan kepada pemerintah pusat, khususnya Kemdikbud bahwa sistem zonasi dalam PPDB Jabar tahun ini belum siap diterapkan.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) menemukan empat penyimpangan dalam sistem zonasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2018.

Pembukaan PPDB jalur zonasi gelombang dua di Bekasi ini dibuka kembali pendaftarannya mulai 10-12 Juli 2018, pukul 08.00 WIB hingga 15.00 WIB.

"Kendati sekolah naungan Kemendikbud menerapkan sistem zonasi, namun sekolah naungan Kementerian Agama tidak menerapkan sistem demikian."

PPDB dengan sistem zonasi jarak baru pertama kali diterapkan di Yogyakarta, sehingga masih banyak kendala.

Permasalahan SKTM palsu dianggap semakin mengemuka sebab tidak ada verifikasi yang ketat dalam penerbitannya.

Proses pendaftaran PPDB 2018 untuk jenjang SMP menggunakan sistem online, sehingga masyarakat hanya perlu mengakses melalui website maupun aplikasi yang tersedia.

Mendikbud menegaskan tujuan diterapkannya sistem zonasi PPDB 2018 adalah menghapus sekolah favorit karena semua harus sama.

Calon siswa SMA/SMK yang akan mengikuti PPDB Jabar jalur NHUN ini saat memilih sekolah diharuskan memilih jenjang pendidikan yang sama.

"Hari ini layanan verifikasi penerimaan peserta didik baru (PPDB) berjalan dengan lancar," kata Edy.

Wali murid memprotes penerapan sistem zonasi PPDB yang justru menyebabkan banyak anak mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan di sekolah tersebut.

"Kuota PPDB NHUN bertambah dari 120.000 menjadi 150.000."

Kemendikbud menyatakan sudah menerima sejumlah aduan soal jalur jual beli kursi ini.

PPDB tingkat SMA dan SMK di Yogyakarta akan dilakukan melalui tiga jalur.

"Ombudsman membuka posko pengaduan penyelenggaraan PPDB, bagi masyarakat yang pengaduannya tidak ditindaklanjuti secara internal," ujar Noer.

Salah satu orang tua murid mengaku mendapatkan tawaran untuk meluluskan anaknya dengan membayar uang senilai Rp20 juta.