Indeks Ppdb 2018

Berdasarkan temuan Ombudsman, Pemprov DKI Jakarta diketahui tidak menerbitkan petunjuk tekni PPDB berupa Peraturan Gubernur yang mengacu pada Permendikbud baru.

Berdasarkan temuan Ombudsman, ada beberapa daerah yang tidak cocok dengan sistem zonasi.

"Itu bisa diatasi dengan relokasi. Jika zona itu tidak cocok karena tak ada siswa lagi, makanya lebih baik sekolah itu dipindahkan. Kebijakan relokasi sekolah," ujar Muhadjir.

"Anak-anak ini hari pertama sekolah, saya Anies Baswesan dan saya Gubernur DKI mengucapkan selamat datang, hari pertama ajaran baru."

"Jika tidak cermat, ini rawan terjadi tindakan manipulasi."

Banyaknya kasus penyalahgunaan SKTM saat pendaftaran PPDB 2018 memunculkan pertanyaan penting: bagaimana kelurahan menerbitkan SKTM ini?

Hingga Kamis (12/7/2018), Disdik Kota Bandung menerima setidaknya 700 aduan terkait proses PPDB 2018.

Muhadjir Effendy mengatakan kepala sekolah tidak lagi punya beban mengajar.

Disdik Kota Bandung juga menawarkan solusi lain yaitu pendampingan calon peserta didik untuk disalurkan ke sekolah swasta.

Meskipun Muhadjir Effendy memastikan siswa yang gagal pada PPDB bakal tetap mendapatkan sekolah, namun Kemendikbud terkesan tidak punya strategi khusus.

KPAI menilai penerapan sistem zonasi di PPDB 2018 memicu kepanikan banyak orang tua siswa sehingga membuka praktik pungutan liar (pungli).

Menurut Dedi Mulyadi, pendidikan tidak mengenal masyarakat dari golongan kaya atau kaum miskin.

KPAI menilai sistem zonasi akan berhasil kalau jumlah sekolah negeri di setiap wilayah atau daerah di Indonesia sudah merata.

Lemahnya kontrol dalam pemberian SKTM memang cukup memunculkan kisruh dalam PPDB 2018.

KPAI menilai sistem zonasi dalam PPDB 2018 justru akan menimbulkan kekhawatiran bagi orang tua siswa.

Ganjar meminta panitia PPDB dan sekolah untuk segera melakukan verifikasi ulang data calon siswa yang menggunakan SKTM.

PPDB 2018 dengan menggunakan sistem zonasi bertujuan untuk pemerataan kualitas dan mencegah praktik curang dalam proses penerimaan sebelumnya.

Mendikbud, Muhadjir Effendy mengatakan, penggunaan SKTM palsu dalam PPDB dapat merusak karakter anak.

Menurut Mendikbud, pihaknya akan melakukan mutasi guru untuk menyamaratakan kualitas tenaga pengajar.

Sistem zonasi banyak dikritik salah satunya karena tidak seimbangnya daya tampung sekolah dengan jumlah siswa.