Indeks Polhukam

Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep ditetapkan sebagai Ketua Umum PSI periode 2023-2028.

Arsjad Rasjid menyatakan akan fokus menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

Jika merujuk Putusan MK No.65/PUU-XXI/2023 yang diperbolehkan hanya kampanye di perguruan tinggi, di bawah itu, termasuk pesantren tidak boleh.

Pembuat stiker Whatsapp, terutama yang menggunakan wajah seseorang berpotensi melakukan pelanggaran hukum.

Kaesang Pangarep menyatakan akan fokus memenangkan PSI pada Pemilu 2024.

Wakil Ketua Dewan Pembina DPP PSI Grace Natalie menyebut pengangkatan Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum PSI sebagai regenerasi.

Menurut Cak Imin, kehadiran Kaesang selaku Ketum PSI patut dipertimbangkan oleh semua partai politik peserta Pemilu 2024.

Sekjen PBB Afriansyah Noor justru bersyukur jika PA 212 tidak memilih mendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Saidiman menilai pemasangan baliho Prabowo-Gibran di Jateng yang notabene basis PDIP, sebagai upaya mengambil suara pendukung Ganjar Pranowo.

Perludem menilai aturan terkait netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) berpotensi layaknya masa Orde Baru.

Kaesang Pangarep mengakui mendapatkan posisi menjadi Ketua Umum PSI periode 2023-2028 karena mendapatkan privilege sebagai putra Presiden Jokowi.

Jaksa KPK Yoga menjelaskan bukti dugaan gratifikasi telah dikirimkan secara bertahap ke rekening bank BCA milik Lukas Enembe.

Kaesang Pangarep menargetkan partainya bisa melampaui ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar empat persen pada Pemilu 2024.

Kaesang Pangarep resmi menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2023-2028.

Plt. Sekjen PSI Isyana Bagus Oka mengklaim para kader merestui Kaesang Pangarep menjadi Ketua Umum PSI.

Petrus Bala Pattyona mengatakan bahwa, dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang tidak mendasar.

Narasi menduetkan Prabowo dan Ganjar di Pilpres 2024 dinilai kontroproduktif, apalagi keduanya telah memenuhi syarat presidential threshold.

Hakim mengatakan persidangan Haris Azhar dan Fatia tidak ada hubungannya dengan pelanggaran HAM.