Indeks Polhukam

Isi 18 laporan pelanggaran etik hakim MK disebut mirip satu sama lain, MKMK meminta tidak ada pengajuan laporan baru yang substansinya mirip.

Keengganan Megawati Soekarnoputri memilih Puan Maharani jadi capres dianggap contoh bahwa PDIP anti dengan dinasti politik.

Keputusan sidang dugaan pelanggaran kode etik hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akan dibacakan pada 7 November 2023.

PDIP berkomitmen akan mengawal Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi hingga akhir.

Tuntutan terhadap Mukti Ali tersebut serupa dengan terdakwa Irwan Irawan yang diringankan karena mengajukan justice collaborator.

Ganjar mengatakan Basuki merupakan teman lama sesama alumni Universitas Gadjah Muda (UGM) Yogyakarta.

Meutya Hafid mengaku telah menerima surat presiden (Surpres) mengenai usulan calon panglima TNI yang menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung juga menuntut terdakwa Galumbang Menak membayar denda Rp1 miliar.

Pemilik The Geong mengakui mendesain sendiri jembatan kaca, meski tak memiliki izin dan tidak ada prosedur operasional standar dalam mendesain.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung juga menuntut terdakwa Irwan Hermawan membayar uang pengganti senilai Rp7 miliar.

Surya Paloh menilai langkah Jokowi mengumpulkan para bakal capres sebagai upaya meredam narasi dekat dengan salah satu kandidat saja.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengklaim tak mengetahui dugaan pemerasan oleh Ketua KPK Firli Bahuri terhadap eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Fahri Hamzah memandang Prabowo Subianto sosok tak mudah disandera oleh siapa pun, sehingga diyakini mampu mencegah praktik korupsi di Indonesia.

Ganjar Pranowo mengatakan, akan ada momen pertemuan sendiri antara cawapres dengan Ma'ruf Amin.

Putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dianggap membangkang dari instruksi PDIP karena menjadi bakal cawapres pendamping Prabowo Subianto.

Tiga bakal capres 2024 mendesak Jokowi menciptakan demokrasi yang positif saat Pemilu 2024.

PAN memastikan pencalonan Gibran sebagai cawapres pendamping Prabowo bukan karena keterpaksaan, tekanan dan intimidasi.

KPK pada 25 Oktober telah bersurat kepada PN Jakarta Selatan untuk memohon penundaan waktu selama tiga pekan.

Bakal capres-cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mengusung visi "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".