Indeks Polhukam

PDIP akan melakukan evaluasi atas pola kaderisasi partai setelah ada anggotanya yang melanggar etika dan konstitusi.

Sistem satu data SIM dengan NIK untuk mencegah duplikasi kepemilikan. Polri masih terus menggodok rencana ini.

Ahok mengatakan, keputusan maju dalam Pilgub Sumut menunggu keputusan DPP PDIP melalui forum Rakernas.

Puan tidak berkomentar banyak saat disinggung soal pergantian ketum PDIP. 

Astri menyebut perubahan ini tidak sekadar menggabungkan dua TPS menjadi satu.

Andi beralasan Danny Pomanto merupakan kader PDIP sehingga menjadi prioritas untuk diusung.

Ono menerangkan PDIP Jawa Barat telah membuka komunikasi dengan seluruh partai yang ada.

Rapidin sebut Pilgub Sumut akan menjadi area pertarungan tingkat tinggi dan sorotan nasional karena keberadaan Bobby Nasution.

Adian mengatakan rakyat harus bisa datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara riang dan gembira.

Pelaku merasa sakit hati dan sejak dua tahun lalu telah berencana untuk membunuh korban.

Polisi sempat meletuskan tembakan peringatan, namun hal itu tidak diindahkan pelaku dan berusaha lari.

Megawati menekankan pentingnya check and balance bagi pemerintahan ke depan yang akan dipimpin Prabowo-Gibran.

Megawati mengutip pernyataan dari sejumlah pakar bahwa Pemilu 2024 sebagai pemilu paling buruk dalam sejarah demokrasi.

Amalia Ikhlasanti menyebut ada tiga masalah utama dalam revisi UU Penyiaran. Apa saja?

Pilgub Sumut berpotensi hanya akan diikuti dua poros, yakni kubu Bobby Nasution dan Edy Rahmayadi. Bagaimana peluangnya?

Jika DPR terseret kepentingan elite, bakal merugikan jalannya lembaga legislatif sendiri dan tentu berdampak besar bagi rakyat.

Penambahan tersangka baru di kasus pembunuhan Vina memungkinkan penahanan dilakukan di Bandung.

Usai insiden pembubaran PWF 2024, terjadi upaya peretasan ponsel yang dialami Direktur LBH Bali dan Koordinator Prodem Bali.

Jokowi menegaskan obrolan yang dibahas bersama Puan Maharani hanya soal tema acara yaitu World Water Forum.

Tumpak sebut penundaan putusan etik Nurul Ghufron oleh Dewas KPK sesuai dengan perintah PTUN.