Indeks Pks

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) berencana merotasi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di parlemen. Kebijakan ini dilakukan menyusul pencopotan Fahri Hamzah dari jabatan Wakil Ketua DPR seiring pemecatan politikus asal Sumbawa itu dari semua jenjang kepartaian PKS.

Sosok Ledia Hanifa Amaliah memang belum sepopuler Fahri Hamzah. Namun, perempuan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini dinilai layak menggantikan Fahri Hamzah yang bakal segera dicopot dari posisinya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menyatakan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berhak mencopot Fahri Hamzah dari parlemen, termasuk mengganti posisinya sebagai Wakil Ketua DPR dengan kader PKS lainnya.

Fahri Hamzah tampaknya tidak mau menyerah begitu saja setelah dipecat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Politisi asal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), ini ogah melepas posisinya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menemukan sosok pengganti Fahri Hamzah yang telah dipecat untuk duduk di posisi sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ketua Departemen Bidang Hukum PKS, Zainudin Paru mengatakan rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS telah memutuskan Ledia Hanifa Amaliah sebagai pengganti Fahri Hamzah menjadi Wakil Ketua DPR dalam rapat yang dipimpin Ketua Majelis Syuro PKS Salim Assegaf Al Jufrie.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fadli Zon mengatakan, pihaknya tidak akan ikut campur terkait kasus pemecatan Fahri Hamzah oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Pasalnya, hal tersebut merupakan urusan internal partai tersebut.

Pihak DPR RI mengaku belum menerima surat keputusan pemberhentian Fahri Hamzah dari DPP PKS. Tanpa surat tersebut, DPR belum mengambil keputusan mengenai status Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah mempertanyakan keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera yang memberhentikan dirinya sebagai anggota partai.

Presiden Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS) Mohamad Sohibul Iman, Ph.D akhirnya memberikan kepastian pemecatan Fahri Hamzah.

Presiden Joko Widodo harus tegas menyikapi beberapa menteri di kabinet kerja yang berseteru di ruang publik. Pasalnya, kegaduhan para pembantu presiden ini akan mempengaruhi kinerja pemerintah.

Nama Deddy Mizwar menjadi salah satu tokoh yang menjadi bidikan Partai Keadilan Sejahtera ke Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017 nanti. Deddy Mizwar yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat akan dimasukkan ke bursa calon Gubernur DKI Jakarta dari unsur non-kader PKS.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam perlu memberi dukungan bantuan ekonomi untuk Palestina. Selain itu, Jazuli juga mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang tegas mendukung kemerdekaan Palestina.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) mendukung wacana dihidupkannya kembali Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) seperti zaman Orde Baru dulu. PKS menilai, GBHN masih relevan bahkan sangat penting untuk diberlakukan kembali saat ini.

Ridwan Kamil dipastikan tidak mencalonkan diri ke Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017. Namun, Wali Kota Bandung yang kerap disapa dengan panggilan Emil ini membuka peluang untuk maju ke Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Jabar) pada 2018 nanti.

Ridwan Kamil mendapat dukungan dari Partai Keadilan Sejahtera untuk mencalonkan diri sebagai gubernur di Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat pada tahun 2018 nanti. Saat ini, PKS masih menunggu keputusan dari Wali Kota Bandung yang akrab disapa Emil tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menunda pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang lebih dikenal sebagai UU KPK. Namun, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tampaknya belum puas dengan keputusan Presiden Jokowi tersebut.