Indeks Pki

Presiden Joko Widodo mengaku kesal terhadap isu yang beredar mengenai rencana negara untuk meminta maaf kepada PKI.

Ada dua simposium yang merespons Tragedi 1965 di paruh pertama tahun 2016 ini, yakni simposium di Hotel Aryaduta pada 18-19 April dan simposium di Balai Kartini, 1-2 Juni. Simposium Aryaduta secara eksplisit mendorong terjadinya pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi sebagai penyelesaian nonyudisial atas tragedi itu. Di sisi lain, Simposium Balai Kartini memandang rekonsiliasi sudah terjadi secara alamiah dan meminta pemerintah tidak membuka-buka lagi masa lalu.

Untuk menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM, muncul usulan untuk menyelenggarakan rekonsiliasi dan pemulihan hak korban. Penyelesaian yudisial dianggap terlalu sulit.

Agus Widjojo menyadari akan banyak kekakuan jika membicarakan tragedi 1965, tetapi upaya ini harus ditempuh demi kebenaran.

Ribuan orang yang tergabung dalam ormas FPI dan juga Veteran TNI melakukan aksi menuntut pemerintah waspada terhadap kebangkitan Partai Komunis Indonesia.

Sebuah Simposium yang bersejarah digelar di Jakarta pada April lalu. Pelaksanaannya sangat penting karena menjadi penanda putusnya rantai dendam akibat peristiwa 65. Yang lebih istimewa, negara hadir dalam Simposium ini. Tak seperti tahun-tahun sebelumnya yang justru diberangus dan dibubarkan, Simposium 65 kali ini mendapatkan dukungan dari pemerintah.

Zulkifli Hasan menilai selama ini banyak anak muda yang menggambar sesuatu tetapi tidak mengerti makna yang sebenarnya.

Simposium Tragedi 1965 digelar. Rekonsiliasi diharapkan menjadi jalan keluar. Dengan adanya simposium itu diharapkan akan menghasilkan sebuah rekomendasi bagi pemerintah. Rekomendasi untuk menyelesaikan secara komprehensif kasus pelanggaran HAM berat dalam Tragedi Kemanusiaan 1965. Salah satu cara untuk mengungkap kebenaran menurut HRW adalah meminta Amerika membuka seluruh rekaman dan data-data.

Pemerintah Kolonial Hindia Belanda menjadikan Boven Digoel sebagai tempat mengisolasi tokoh-tokoh pergerakan nasional. Mereka disiksa oleh ganasnya malaria dan kesepian.
Mereka memutuskan untuk membangun kamp pengasingan bagi pentolan komunis yang berontak pada 12 November 1926.

Mereka dikirim pemerintah untuk belajar ke luar negeri. Kegaduhan politik mengubah mereka menjadi eksil. Kini, mereka berharap kembali diakui sebagai Warga Negara Indonesia. carut marut kejadian di luar negri membuat para eksil tidak bisa pulang ke kampung halaman , salah satunya adalah Ibrahim Isa yang pada kematiannya di usia 85 tahun ia masih berstatus eksil dan tidak di ketahui kewarganegaraannya.

Zaman sudah berubah. Namun, Pulau Buru masih dianggap negatif. Pemutaran film dokumenter tentang pulau orang buangan ini bahkan mendapat ancaman. Kapan stigmanya hilang?