Indeks Pilpres2019

“Kami kan juga punya tim hukum sendiri. Jangan isunya dibolak-balik. Isunya tetap pilpres, bukan Pak Yusril." (Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Johnny G. Plate)

Yusril Ihza Mahendra ialah salah satu kritikus paling keras terhadap pemerintah. Namun sikap Prabowo yang ia nilai tak acuh membuat Yusril merapat ke Jokowi-Ma'ruf.

Merasa diacuhkan Prabowo, Yusril mengutus MS Kaban bertemu Rizieq Shihab di Arab Saudi. Respons Rizieq menguatkan Yusril "menyeberang" bela Jokowi-Ma'ruf.

Kandidat Pilpres 2019 diminta tak hanya jadikan pasar tradisional medan perang politik belaka.

Menjadikan jalur hukum sebagai upaya balas dendam dianggap memperburuk alur pesta demokrasi.

Masyarakat marah dengan pernyataan "tampang Boyolali" yang pernah terucap oleh Prabowo Subianto karena faktor daerah adalah bagian kebanggaan.

Forum guru honorer mengingatkan Presiden Jokowi bahwa mereka akan mengalihkan dukungan jika tuntutan tak dipenuhi.

PHRI merasa pidato Prabowo soal hotel sebagai pendapat ngawur tanpa dasar dan terkesan membangunkan memori soal zaman penjajahan. 

Boyolali adalah kandang banteng PDIP. Jokowi pernah mengalahkan Prabowo di Boyolali pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dengan selisih suara tiga kali lipat.

Keputusan menggratiskan jembatan Suramadu dianggap strategi politik merebut suara pemilih di Madura.

Saling tuding menyebarkan dan menjadi korban hoaks, dianggap membuat Pemilu 2019 kehilangan momen untuk mendidik pemilih.

Kinerja Bawaslu DKI Jakarta dianggap tanggung dan hasilnya membingungkan.

Hasil survei yang berbeda dengan hasil akhir kontestasi politik tak berarti metodologi dalam survei keliru.

Gaya berkomunikasi Jokowi dianggap disesuaikan dengan permintaan pasar.

Minimnya dana membuat Prabowo dan Sandiaga pilih paket hemat untuk kampanye pemenangan.

Awalnya strategi itu terungkap usai bocornya surat internal DPP PKS. Belakangan, PAN punya kebijakan serupa memanfaatkan efek Sandiaga.

Pembentukan BP Tapera sudah melebihi batas waktu yang ditentukan, yakni Maret 2018. Kenapa program ini baru dikebut jelang pilpres?

Peneliti dan tim sukses merasa debat bisa dilakukan di lingkungan kampus, tapi KPU dan Bawaslu berpandangan dilarang UU Pemilu.

Prabowo-Sandiaga dianggap memikul beban berat menjaring pemilih di dapil luar negeri.

Dana kelurahan memang tidak menjadi usulan pemerintah dalam APBN 2019. Namun muncul saat dana desa yang dikucurkan dirasa banyak keluhan.