Indeks Pilpres 2019

Bamsoet menyatakan Golkar tetap menyerahkan kepada Jokowi untuk memilih sosok cawapres di Pilpres 2019.

Puan mengklaim, sudah ada pembicaraan terkait sosok cawapres yang akan diajukan PDIP, namun dirinya menolak untuk bicara mengenai nama-nama calon tersebut.

Iqbal menilai Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto memenuhi syarat menjadi calon wakil presiden.

Demokrat menjadi penentu munculnya koalisi baru untuk melawan Jokowi dan Prabrowo di Pilpres 2019.

PKB, PAN, dan Demokrat siap membentuk poros koalisi ketiga.

PAN juga berencana mengajukan Zulkifli Hasan sebagai pendamping Jokowi di 2019.

PDIP tidak terjebak pada aspek kedaerahan tertentu untuk menentukan calon wakil presiden bagi pasangan Jokowi.

Calon pendamping Jokowi masih akan dibicarakan dengan partai-partai pendukung.

Jokowi mengaku sudah memikirkan beberapa calon yang sesuai dengan dirinya untuk maju di Pilpres 2019.

Simpatisan partai politik memainkan isu agama untuk mendongkrak popularitas partai dan menjatuhkan lawan politiknya.

Jokowi belum menentukan calon pendampingnya yang akan dibicarakan bersama dengan partai-partai pendukungnya.

Dalam Rakernas III PDIP, Joko Widodo resmi ditetapkan sebagai calon presiden untuk Pemilu mendatang.

Wiranto diusung karena telah dianggap sebagai simbol Partai Hanura sejak awal berdiri pada 21 Desember 2006.

Acara pembukaan Rakernas tersebut dijadwalkan akan dihadiri Presiden Joko Widodo pada Jumat (23/2/2018) pukul 14.00 WITA di Grand Inna Bali Beach, namun tertutup bagi media.

Deklarasi disampaikan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta, pada acara Syukuran Partai Hanura Lolos sebagai Peserta Pemilu 2019.

Menurut peneliti, akan blunder jika Megawati memilih "orang PDIP" sebagai cawapres Jokowi.

Ada empat partai baru yang paling banyak dicari pengguna mesin pencari Google.

Salah satu cara yang bisa dilakukan oleh keempat partai baru untuk meraup suara, kata Ray, dengan reaktif terhadap isu-isu terkini.

Wiranto menyatakan pemerintah dan aparat penegak hukum akan aktif memburu pembuat dan penyebar berita bohong atau hoaks di tahun politik.

Menurut Teddy, PKPI gagal dalam verifikasi faktual karena KPU masih menggunakan data di SIPOL saat memeriksa ke lapangan.