Indeks Pilkada 2024

Partai Nasdem mempertimbangkan nama Bobby Nasution, Kaesang Pangarep hingga Sohibul Iman untuk didukung di Pilkada 2024.

Djarot mengatakan bahwa PDIP akan mendengar aspirasi rakyat dulu dan tidak terburu-buru bangun koalisi di Sumut.

Jokowi menegaskan parpol diisi oleh orang-orang pintar, sehingga akan ada pertimbangan rasional untuk menentukan sosok yang akan diusung.

AHY menyebut kondisi politik di daerah tidak persis sama dengan kondisi politik Indonesia.

Airin percaya diri memiliki kans menang karena memiliki modal sebagai Walikota Tangsel.

Dasco klaim keputusan untuk mengusung Ahmad Riza Patria-Marshel di Pilwalkot Tangsel sudah melalui kalkulasi politik terlebih dulu.

Sudaryono menegaskan tidak akan mundur dari pencalonan Pilgub Jateng, bahkan di saat ada isu tawaran posisi menteri dari Prabowo Subianto.

Demokrat memberikan rekomendasi ke Khofifah-Emil karena dinilai sebagai pasangan yang ideal untuk kembali memimpin Jawa Timur.

Partai Demokrat juga mengusung Zulkieflimansyah dan Suhaili Fadhil Thohir bakal sebagai cagub-cawagub NTB di Pilkada 2024.

Menurut Ace Hasan, Bobby didukung banyak parpol karena rekam jejaknya sebagai Wali Kota Medan serta kapasitasnya memimpin daerah.

Mahfud MD mengatakan KPU sudah tidak layak menggelar Pilkada 2024. Kenapa? Simak penjelasannya.

Pasal 54D Ayat (1) UU pilkada mengatur KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota dapat menetapkan paslon tunggal bila mendapat suara lebih dari 50 persen suara sah.

KPU DKI Jakarta akan memulai verifikasi faktual pasangan independen Dharma Pongrekun-Kun Wardana untuk ikut Pilkada DKI Jakarta 2024 lewat jalur independen.

DPD Partai Demokrat Jakarta tetap mendukung Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi untuk maju Pilgub DKI Jakarta di Pilkada 2024.

Gerindra mendorong kembali opsi Anies-Kaesang di PIlkada DKI Jakarta 2024 setelah kunjungan PSI ke kantor DPP PKS beberapa waktu lalu.

DPP Nasdem memberi rekomendasi dan dukungan untuk Andra Soni- Dimyati di Nasdem Tower.

Tarik-ulur PKS dalam mendukung Bobby Nasution bisa jadi karena belum ada kompensasi politik bagi mereka, atau komunikasi politiknya memang buruk.

Ia menegaskan bahwa kerja-kerja KPU sifatnya kolektif-kolegial dan tidak bisa menyalahkan keseluruhan komisioner karena individu yang berbuat salah.

Belum ada keterangan lebih lanjut tentang agenda yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut.

Menurut Djarot Saiful Hidayat, PDIP tak hanya melihat hasil survei, tapi juga mempertimbangkan kapasitas dan integritas sosok yang bakal diusung.