Indeks Permenhub 32 Tahun 2016

Keputusan MA untuk mencabut Permen No. 26 Tahun 2017 baru bisa efektif setidaknya 3 bulan setelah keputusan diterima Kemenhub pada Selasa, 1 Agustus 2017 lalu.

Setelah mengatur taksi daring, Kemenhub mengaku akan segera mengkaji aturan ojek daring. Selama ini payung hukum untuk ojek daring memang belum ada.

Perusahaan penyedia jasa transportasi via aplikasi minta masa tenggang sembilan bulan sejak revisi aturan berlaku 1 April lalu.

Konsep "mitra" dalam transportasi online terdengar keren tetapi sebetulnya biasa saja.

Sejumlah kota, dari Jakarta hingga Bogor, dari Tangerang hingga Malang, diramaikan ketegangan berbuntut kekerasan antara para sopir angkot maupun pengemudi ojek terhadap kehadiran transportasi berbasis aplikasi. Imbas dari transportasi publik yang gagal.

KPPU menyampaikan tiga rekomendasi ke Presiden Joko Widodo mengenai perlunya ada perubahan di tiga aturan dalam Permenhub 32/2016. Pendapat KPPU ini selaras dengan keberatan sejumlah perusahaan transportasi online besar. 

KPPU minta pemerintah membatalkan tiga poin aturan di Permenhub Nomor 32 Tahun 2016, yakni mengenai penentuan batas atas dan bawah tarif taksi, kuota armada dan kewajiban taksi online punya STNK atas nama badan hukum. 

Pembatasan kuota transportasi berbasis aplikasi online atau daring akan meningkatkan jumlah pengangguran, dikatakan Sosiolog Universitas Indonesia Musni Umar.

Pelaksana tugas (Plt) Sumarsono atau Soni menjelaskan jika DKI Jakarta akan mengikuti prosedur yang ditetapkan Menteri Perhubungan terkait tarif atas dan bawah moda transportasi online.

Meskipun bakal bertindak tegas, namun pemerintah tidak akan langsung menerapkan Permenhub No. 32 Tahun 2016 secara kaku. Pemerintah akan memberikan tenggat waktu kepada seluruh stakeholder untuk bersiap.