Indeks Penyelengaraan Ibadah Haji

Pansel BPKH telah bertemu dengan Presiden Jokowi untuk menyampaikan sejumlah nama calon anggota BPKH. Dari hasil seleksi yang dihelat Pansel disebutkan, terdapat 14 calon badan pelaksana dan 10 calon dewan pengawas BPKH.

Biaya naik haji dikabarkan akan mengalami kenaikan. Menanggapi hal itu, Menteri Agama pun membeberkan alasannya.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengritik pemerintah Arab Saudi yang perlu meningkatkan fasilitas dan pelayanan di Mina agar ibadah haji tak berubah menjadi ancaman bagi para jemaah. Apalagi jumlah peziarah tahun depan akan naik seiring dengan munculnya kebijakan penambahan kuota jemaah haji.

Anjloknya pasaran minyak dua tahun lalu mengakibatkan Arab Saudi tenggelam dalam defisit anggaran sebesar $100 miliar di 2015 dan pendapatan atas minyak turun drastis sebesar 23 persen. Untuk menambah pundi-pundi riyalnya, di masa depan Arab Saudi akan meningkatkan peningkatan sektor non-migas, salah satunya dari penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Bagaimana strateginya?

Sejumlah 500-700 warga negara Indonesia (WNI) yang menunaikan ibadah haji menggunakan paspor Filipina tidak akan dikenai sanksi hukum karena diduga menjadi korban penipuan agen yang memanfaatkan kuota haji Filipina yang tidak terpakai.

Iran dan Arab Saudi seakan ditakdirkan untuk menjalani hubungan yang keruh melulu. Mereka tak hanya dipisahkan oleh dua wajah Islam, tetapi juga dua kutub sikap politik yang berbeda. Ketegangan dua kekuatan besar di Timur Tengah itu merembet hingga soal penyelenggaraan ibadah haji. Petinggi kedua negara saling beradu mulut, yang jadi korban warga Iran yang tahun ini gagal naik haji.

Iran menuding Arab Saudi tak beres dalam menyelenggarakan haji. Insiden ambruknya crane dan terinjak-injaknya jamaah tahun lalu telah menyebabkan para jamaah tewas. Tudingan ini makin membuat hubungan kedua semakin memanas.

Penetapan kuota haji yang didasarkan pada prinsip proporsionalitas, tidak berimbang bagi Indonesia karena tingginya animo membuat jamaah haji harus menunggu hingga lebih dari 20 tahun. Pemerintah pun mendesak Arab Saudi untuk merevisi kebijakan tersebut dan menambah kuota jamaah haji Indonesia.

Hari ini, Minggu (4/9/2016) sebanyak 168 calhaj yang hendak berangkat ke tanah suci via Filipina akan dipulangkan ke Indonesia. Namun, sejumlah 9 calhaj WNI yang lain belum juga dipulangkan karena masih ingin dimintai informasi lebih lanjut.

Sebanyak 128.000 jemaah haji asal Indonesia telah berada di tanah suci Mekkah untuk melaksanakan ibadah wajib dan sunnah sembari menunggu rangkaian puncak haji yang jatuh pada 10 September mendatang.

Diantara sekian banyak suku di Indonesia, Banjar, Madura dan Bugis tergolong sebagai suku-suku yang punya minat tinggi untuk naik haji.

Warga muslim Indonesia yang berangkat haji menggunakan kuota resmi negara lain ternyata sudah marak sekitar tahun 2008. Berbekal paspor Indonesia, mereka berangkat haji menggunakan kuota Australia.

Sebanyak lima warga Filipina ditetapkan menjadi tersangka kasus pemalsuan dokumen 177 Warga Negara Indonesia (WNI) sebagai calon jemaah haji (calhaj). Modus pelaku yakni dengan cara memanfaatkan paspor asli Filipina untuk para WNI yang akan berangkat haji ke Arab Saudi melalui Filipina dengan mencantumkan data palsu.

Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi mendorong jemaah haji Indonesia untuk menggunakan layanan pengaduan tentang layanan penyelenggaraan ibadah haji baik melalui “call center” maupun “whatsapp/sms center”. Ketua PPIH Ahmad Dumyati Basori menyatakan layanan tersebut adalah bagian dari mata rantai upaya kita untuk mendekatkan jemaah kepada para petugas dan untuk mengumpulkan pengaduan.

Pemerintah Arab Saudi merancang gelang elektronik khusus untuk merekam identitas jemaah haji. Penggunaan gelang ini dilakukan untuk menghindari tragedi tewasnya jemaah akibat berdesak-desakan.

Boy mengatakan 177 calon haji asal indonesia yang ditahan di Filipina karena penyalahgunaan paspor merupakan korban penipuan dan saat ini kasusnya sedang didalami oleh Bareskrim Mabes Polri.

DPR membentuk dua tim dalam rangka melakukan pengawasan pelaksanaan haji. Tim tersebut terdiri dari utamanya anggota komisi VIII yang membidangi masalah Agama dan merupakan mitra kerja dari Kementerian Agama RI.

Kementerian Agama dan maskapai penerbangan Garuda Indonesia melakukan peninjauan kesiapan pesawat untuk Penyelenggaraan Haji dan Umrah, dimana Garuda Indonesia tahun ini mengoperasikan 12 pesawat dan 442 orang awak kabin.

Kementerian Agama (Kemenag) RI berusaha meningkatkan kualitas pelayanan kepada jamaah haji, antara lain dalam bidang katering, bimbingan manasik haji, transportasi, dan penginapan sebagai upaya meningkatkan persentase kepuasan layanan haji hingga 84 persen. Pada 2015, data statistik menunjukkan angka kepuasan layanan haji sebesar 82,69 persen.

Presiden Joko Widodo mempermudah birokrasi yang berkaitan dengan Ibadah Haji dan Umroh dengan menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). Keppres ini bersifat ketetapan Presiden, sehingga tidak butuh sinkronisasi dengan kementerian terkait.