Indeks Penggusuran

Kampung Akuarium yang pernah "diratakan" Ahok terlihat mulai kembali dipadati para penduduk.

Proyek MRT di satu sisi memang jadi solusi atasi kemacetan. Namun di sisi lain, ada juga yang tersingkirkan.

Kepentingan umum tidak bisa dijadikan dalih untuk mengabaikan proses hukum.

Anies mengatakan banyak hal yang mesti diperhitungkan sebelum memindahkan warga.

Di Pengadilan Negeri Jaksel, hakim memutus pemprov harus membayar Rp60 juta/meter persegi.

Pemkab dinilai tidak melakukan survei sebelum membongkar kios, sehingga kios yang legal pun ikut dibongkar.

Supremasi sipil sudah diusahakan sejak reformasi, tapi pemerintah sipil kerap menggandeng tentara untuk mensukseskan program-program mereka.

Rencananya warga yang terkena gusuran akan dipindahkan ke Marunda.

Pemerintah Kota Jakarta Utara menggusur bangunan liar yang berada di Taman Bersih, Manusiawi, dan Berwibawa di Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok.

LBH Yogyakarta menuntut Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti untuk mencabut Peraturan Wali Kota Nomor 51 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar.

Pemerintah menggusur bangunan liar yang berada di Taman Bersih, Manusiawi, dan Berwibawa di Kelurahan Papanggo.

Ada lebih dari 20.000 warga dengan KTP DKI Jakarta yang menunggu tinggal di Rusun. 11.000 di antaranya merupakan warga yang mengalami relokasi karena digusur oleh Pemprov DKI Jakarta.

Penggusuran pemukiman warga kembali dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kali ini penggusuran dilakukan di daerah Kelurahan Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Apakah penggusuran ini adalah penggusuran terakhir era Ahok-Djarot?

Bangunan-bangunan yang dulu berdiri berdesakan di Bukit Duri bantaran itu sudah tidak ada. Semua tinggal puing belaka.

Penggusuran pemukiman warga kembali dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kali ini penggusuran dilakukan di daerah Kelurahan Bukit Duri.

PT KAI diduga melanggar hak asasi pedagang setelah menggusur kios di selatan Stasiun Tugu Yogyakarta.

PT KAI diduga melakukan pelanggaran administrasi terkait penggusuran pedagang di selatan Stasiun Tugu Yogyakarta.

Tulisan aspirasi Warga Bukit Duri disalah satu tembok menjelang penggusuran perkampungan Bukit Duri.

Warga yang akan digusur besok tidak termasuk dalam lingkup penggugat Pemprov DKI Jakarta yang dimenangkan PTUN.

Penggusuran paksa pedagang di selatan Stasiun Tugu Yogyakarta dilakukan oleh PT KAI Dop 6 atas dasar pemberian kekancingan tanah Sultan Ground kepada pihak PT KAI pada Desember 2015.