Indeks Penggusuran

Gerindra menyatakan penggusuran harus tetap dilakukan bila tanah yang ditempati warga adalah lahan milik pemerintah.

PDIP menyebut Anies telah ingkar janji yang menyatakan tak akan pernah melakukan penggusuran saat masa kampanye Pilkada 2017.

Wali Kota Jakarta Utara, Sigit Wijatmoko, mengklaim telah menawarkan warga yang terdampak penggusuran di Sunter, Jakarta Utara, untuk direlokasi ke rusun tapi mereka menolak.

Direncanakan bertaraf internasional, pembangunan UIII di Depok meninggalkan penggusuran lahan warga minim ganti rugi.

Pemkot Depok kerahkan 759 personel untuk kosongkan lahan yang akan jadi Universitas Islam Internasional Indonesia (UII).

Lima pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Brigjen Katamso, Gondomanan, Yogyakarta melakukan aksi topo pepe di depan Keraton Yogyakarta menuntut keadilan.

Warga 05/01 Kelurahan Cawang, Jakarta Timur belum ada niatan untuk menjual rumah kepada pengembang meski rumah mereka terbakar.

Warga Rawa Rengas yang terdampak proyek perluasan runway 3 Bandara Soekarno Hatta mengangkut perabotan rumah ke tempat tinggal baru, Tangerang, Jawa Barat, Kamis (14/8/2019).

Prabowo-Sandi menang telak di dua TPS Kampung Akuarium. Meski begitu, warga kecewa melihat kekalahan jagoannya dalam hasil hitung cepat.

Meski rumah dan lahan telah rata dengan tanah, korban penggusuran New Yogyakarta International Airport (NYIA) ternyata masih berupaya merebut hak mereka. Mereka akan menempuh jalur hukum.

Pemprov DKI wajib membayar ganti rugi sebesar Rp 4,7 miliar kepada korban penggusuran di Petamburan.

Pemprov DKI Jakarta menyatakan sedang melakukan proses ganti rugi terkait kasus penggusuran 473 rumah warga Petamburan pada tahun 1997.

Sekda DKI Jakarta Saefullah mengaku belum mengetahui dan membaca keputusan kasasi yang mengharuskan Pemprov DKI membayar ganti rugi ke masyarakat korban penggusuran Petamburan.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seharusnya bisa mengalokasikan anggaran pembayaran ganti rugi untuk korban penggusuran di Petamburan di APBD-Perubahan 2019.  

LBH Jakarta mendesak Pemprov DKI Jakarta menganggarkan ganti rugi penggusuran warga Petamburan yang telah lama tak dibayar.

Pemprov DKI telah dinyatakan kalah di tingkat Kasasi dan harus ganti rugi sebesar Rp 4,7 miliar kepada warga korban penggusuran di Petamburan. 

Ganti rugi penggusuran tak masuk ke dalam APBD 2019 meski putusan kasasi memenangkan warga Petamburan, Jakarta Pusat sejak 1997.

"Penggusuran paksa terus terjadi. Logika pemerintah selama ini, siapa pun pemimpinnya relatif sama," ujar Direktur LBH Jakarta Arif Maulana.

"Saya dan warga bukan mau melawan pemerintah. Kami tidak punya senjata. Hanya saja kalau penggusuran ini tetap dipaksakan akan menjadi catatan buruk bagi sejarah," ujar warga Kukusan, Beji, Depok ini.

Wali Kota Surakarta dilaporkan terkait tindakan represif terhadap warga penghuni tanah Kentingan Baru.