Indeks Penggusuran

Peran TNI menjadi perpanjangan tangan pemerintah sudah diredam, kini giliran Polri.

PT Sartonia Agung, pengembang rumah deret di Tamansari, masuk daftar hitam dan punya reputasi bermasalah dalam proyek sebelumnya.

Penyelidikan termasuk menyoroti apakah perlunya mencopot jabatan Kapolda Jabar saat ini. 

Propam Polda Jawa Barat masih memeriksa dugaan polisi yang melakukan tindakan kekerasan saat penggusuran rumah warga Tamansari, Bandung.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menilai kepolisian melanggar standard operational procedure (SOP) dalam penanganan penggusuran di Tamansari, Bandung.

Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa menuntut Kapolda Jabar Irjen Pol Rudy Sufahriadi dicopot dari jabatannya.

Anak-anak adalah salah satu korban terparah dari penggusuran Tamansari Bandung. Mereka menyaksikan orangtua sendiri dipukuli aparat.

Usai digusur paksa, warga memilih untuk sementara tinggal di Masjid Al-Islam karena kebanyakan aktivitas warga berada di wilayah itu.

Anggota Komisi Hukum DPR Arsul Sani menyatakan kasus kekerasan itu harus dievaluasi dan diproses hukum.

Penggusuran dilakukan di tengah proses hukum di PTUN Bandung terkait izin lingkungan pembangunan rumah deret.

PKL dilarang berjualan di trotoar Pasar Senen per hari ini.

Sejumlah pedagang yang ditemui reporter Tirto kompak menyatakan tidak menentang penggusuran dan pembangunan DDT. Mereka hanya minta waktu.

Pedagang pisang di Pisangan Timur menolak rencana relokasi ke lantai dua Pasar Klender karena dianggap tak representatif.

Puluhan pedagang pisang yang tergabung dalam Paguyuban Jakarta Timur 52 berencana menyambangi kantor Gubernur DKI Anies Baswedan, Senin (25/11/2019).

Kini Tuminah dan keluarganya hidup hanya dengan satu baju pengganti.

Warga Jalan Agung Barat I, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara mengaku mendapat Surat peringatan III penggusuran pada Kamis (21/11/2019).

Komisioner KPAI Retno Listyarti menyoroti penggusuran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di kawasan Sunter, Jakarta Utara.

Sejumlah warga yang terdampak penggusuran masih bertahan dengan mendirikan pondokan-pondokan dari barang sisa penggusuran tepat di depan puing-puing rumah mereka.

Sebagian besar warga yang rumahnya digusur masih bertahan di lokasi penggusuran.

Gerindra menyatakan penggusuran harus tetap dilakukan bila tanah yang ditempati warga adalah lahan milik pemerintah.